Ini Kata Gubernur Rusli Habibie Soal Kasusnya dengan Komjen Budi Waseso
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie akhirnya angkat bicara tentang penetapan dirinya sebagai tersangka, dalam dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Kapolda Gorontalo yang kini menjabat Kabareskrim Polri, Komjen Budi Waseso.
“ Ini sudah lama, persoalannya pada tahun 2013, pada Pilkada Kota Gorontalo, di situ terjadi miskomunikasi, karena melihat kurang harmonisnya unsur muspida pada saat Pilkada, sehingga kami putuskan untuk berkonsultasi ke Kapolri dan Mendagri,” ujar Rusli Habibie saat memberi keterangan pers di ruang VIP Bandara Jalaludin, Isimu, Kabupaten Gorontalo, Jumat siang ( 20/2).
Rusli yang baru saja tiba dari Jakarta terkait perjalanan dinas mengatakan, atas saran Mendagri yang kala itu dijabat Gamawan Fauzi, dirinya selaku Gubernur diminta untuk mengirim surat kepada Menkopolhukam, menceritakan kondisi daerah yang sedang tidak kondusif.
Sebagai Gubernur yang bertanggungawab atas keamanan wilayah, lanjut Rusli, pihaknya menginginkan agar setiap unsur pimpinan bersatu dan kompak terlebih dalam menyikapi penanganan gangguan keamanan saat Pilwako. Surat itu pun diakuinya sudah melalui tahapan dan prosedur yang berlaku.
“Saya sendiri tidak tahu (di mana pencemaran nama baik). Saya menulis surat itu atas nama gubernur bukan atas nama Rusli Habibie pribadi.Inti daripada surat itu, Saya menginginkan keharmonisan dan sinergitas agar pemerintah daerah berjalan mulus,” jelasnya.
Ketua DPD I Golkar itu juga membantah jika surat tersebut berisi permintaan agar Budi Waseso diganti dari jabatannya sebagai Kapolda saat itu. “Tidak ada sama sekali. Bisa dibaca surat saya tidak pernah saya meminta beliau diganti atau digeser dari Gorontalo. Justru saya mempertahankan, secara lisan saya sampaikan kepada pak Timur Pradopo (Kapolri). Kami masih butuh Pak Budi karena ketegasannya untuk memberantas illegal logging, korupsi, narkoba termasuk waktu itu penimbunan BBM,” ujarnya. (*)
sumber:degorontalo.co
