Kotamobagu

Pemkot Pantau Laju Inflasi

Djanudin-damopolii

ProBMR, Kotamobagu– Pemerintah Kota Kotamobagu akan memantau laju angka Inflasi yang biasanya meningkat pada saat masuk bulan ramadhan dan jelang lebaran Idul Fitri.

Menurut Wakil Walikota, Drs Jainuddin Damopolii, Hal ini dilakukan untuk menidaklajuti hasil pertemuan Presiden dengan para pemimpin daerah baik Bupati/walikota dan gubernur. Dimana pada pertemuan tersebut presiden meminta agar pemenrintah daerah agar ikut memantau angka inflansi di angka 4 minus satu dan Plus satu.

Bahkan, setiap daerah sudah membentuk tim pemantau inflasi, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta instansi terkait.

“Tim pemantau Inflasi sudah terbentuk, makanya dalam waktu dekat tim akan turun mememtau langsung inlasi yang terjadi wilayah kota kotamobagu,”ungka Jainuddin.

Lanjut Jainudin, lokasi –lokasi yang akan dipantau seperti, pasar, SPBU, serta gudang  bahan-bahan kebutuhan pokok, untuk mencegah aksi penimbunan barang yang biasanya dilakukan oleh para spekulan untuk mengambil keuntungan pribadi.

“Ketika permintaan tinggi, dengan  stok barang di pasar sangat terbatas, akan memicu harga melonjak tinggi. Dampaknya jelas akan meningkatkan Inflasi. Makanya perlu di pantau,” Ujarnya.

Selain itu, kata Jainuddin ,untuk menekan meningkatnya angka inflasi, Pemerintah akan melaksanakan operasi pasar murah, yang tujuanya membantu masyrakat, serta menekan naikanya harga bahan pokok.

“Kami juga kan melaksanakan operasi pasar murah,” Ucap Jainudin.

Sebagai Infromasi,  saat ini telah terbentuk 93 TPID di 33 provinsi yang mencerminkan semakin tingginya kesadaran daerah terhadap implikasi inflasi bagi kegiatan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pokjanas TPID berperan dalam mengkoordinasikan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas TPID dibangun sebagai sarana untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan kebijakan terkait pengendalian harga. (ddj)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close