AdvertorialBolmong

MA Kabulkan Judicial Review, Yasti Ucapkan Terima Kasih Masyarakat Bolmong

BOLMONG– Rasa syukur Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, pasca Mahkamah Agung (MA) mengakabulkan, upaya hukum yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, terkait batas wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong) dan dan Bolmong Selatan (Bolsel) tak terbendung.

Di hadapan para Wartawan, Bupati didampingi Sekda Bolmong Tahlis Gallang, Asisten II Yudha Rantung dan Asisten III Ashari Sugeha, membacakan hasil putusan MA.

Yasti yang tampak bersyukur dengan hasil tersebut menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Bolmong atas kerjasamanya.

Hal ini kata Yasti, menjadi suatu keterbukaan informasi publik khususnya masyarakat Bolmong sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat.

Dia menyampaikan, tepatnya pada 13 November 2018, Pemkab Bolmong yang dibantu kuasa hukum Prof Yusril Ihza Mahendra dan timnya yang tergabung dalam Ihza and Ihza Lawfirm, resmi mengajukan judicial review di MA dengan register perkara nomor: 75 P/HUM/2018 untuk menguji Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Propinsi Sulawesi Utara.

Menurut Bupati, judicial review yang dilakukan merupakan langkah hukum yang terakhir dan terpaksa harus dilakukan demi kebaikan bersama. “Kami telah berkomitmen sedari awal bahwa dengan diajukannya Judicial Review, maka apapun hasilnya akan kami hormati dan taati sebagai suatu komitmen bersama atas asas hukum yang berlaku. Kami telah menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional yang kami yakini sebagai jalan keluar penyelesaian masalah terbaik dan bertanggungjawab,” ungkap Bupati.

Menurutnya, proses judicial review ini melalui roses yang cukup berliku dan menguras energi maupun waktu. Katanya, ada tiga point yang menjadi catatan ketika judicial review dikabulkan. Yakni, MA telah mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut. Dan Alhamdulillah permohonan dari Pemkab Bolmong diterima atau dikabulkan.

Kedua, dalam amarnya, Majelis Hakim yang diketuai Dr. H. Supandi, SH, MH dan didamping dua hakim anggota yakni Dr. Irfan Fachruddin, SH, CN dan Is Sudaryono, SH, MH menyatakan, mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon Pemkab Bolmong.

Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Bolsel berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 963, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Memerintahkan kepada Panitera MA untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita Negara.

“Kemenangan ini merupakan kemenangan bersama rakyat Bolmong. Kita patut bersyukur atas hasil judicial review ini. Hasil ini merupakan langkah penting untuk menyelesaikan sengketa batas yang selama ini merupakan langkah penting untuk menyelesaikan sengketa batas yang selama ini berlarut-larut.” katanya.

Dia juga mengimbau supaya masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusifitas di daerah. Jangan mudah terpancing akan isu maupun provokasi yang dilakukan pihak tertentu yang ingin merusak keamanan dan ketertiban kita bersama. “Kita tetap menjunjung tinggi Mototabian, Mototanoban, Bo Mototompiaan sebagai moto hidup kita,” katanya mengakhiri. (Ind/Adve)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: