Kotamobagu

Retribusi Parkir Salah Satu Sumber PAD

Wakil Wali Kota , Nayodo koerniawan, saat menghadiri sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

PROBMR.COM, KOTAMOBAGU- Guna mendukung perkembangan ekonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, maka perlu dilakukan upaya untuk peningkatan terhadap sumber–sumber Pendapatan Asli Darah (PAD) yang berasal dari retribusi dan pajak.

Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemkot adalah melakukan penyesuaian serta perubahan terhadap besaran retribusi dan pajak daerah khususnya retribusi tempat parkir khusus yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan, saat memberikan sambutan sekaligus membuka sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Perda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), di Ball Room Hotel Sutan Raja, Kamis (22/11/2018).

“Perubahan Perda tentang retribusi khusus parkir ini berdasarkan adanya pertimbangan bahwa, Perda yang mengatur tentang besaran dari retribusi khusus parkir di Kota Kotamobagu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kota Kotamobagu saat ini,” ujar Nayodo.

Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tersebut diantaranya perubahan pada Pasal 8 Ayat 3 yang mengatur besaran tarif retribusi khusus parkir serta aturan tambahan yang mengatur tentang pengelolaan parkir secara elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah besaran PAD yang berasal dari retribusi khusus parkir.

Terkait Ranperda tentang penyelenggaraan LLAJ, Nayodo mengungkapkan tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi, serta dapat diselenggarakan secara terpadu aman, tertib, lancar dan efisien.

“Ranperda tentang penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan ini sejalan dengan amanat Pasal 12 Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyelenggaraan LLAJ merupakan sub urusan pemerintahan, yang wajib untuk dilaksanakan bidang perhubungan, Ranperda yang mengatur tentang system penyelenggaraan LLAJ ini juga mengedepankan asas manfaat, asas keadilan, asas kepentingan umum, asas keseimbangan, asas keterpaduan, asas transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan serta partisipatif,” jelas Nayodo. (hms/ddj)

 

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: