Kotamobagu

Satpol PP Diminta Tegas Atasi Kesemrautan Pasar Serasi dan 23 Maret

 

Tampak pedagang yang menggelar jualan di bahu jalan Pasar Serasi. (Foto : istimewa)

PROBMR.COM, KOTAMOBAGU– Kondisi Pasar 23 Maret dan Serasi di Kelurahan Gogagoman, Kotamobagu Barat yang semakin terlihat semeraut. Pantauan di lapangan, pusat perdagangan itu disuguhi ruas jalan lintasan kendaraan semakin terlihat sempit. Bahkan seringkali terlihat parkiran kendaraan pun tak beraturan.

Bahkan kesemrautan diantaranya disebabkan adanya sejumlah pedagang yang kini sudah menggunakan badan jalan. Berjejer beberapa pedagang seakan tak perduli dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2016 tentang ketentraman masyarakat ketertiban umum (Trantibum). Dalam Perda tersebut sudah jelas bahwa para pedagang dilarang berjualan di badan jalan.

Atas kondisi tersebut, mengundang sorotan warga yang mempertanyakan langkah penertiban dari instansi yang bertanggungjawab yakni Dinas Satpol PP dan Damkar.

Menurut salah salah satu tokoh masyarakat Kotamobagu, Rey Wahyudi Simbala, kinerja Kasat Pol PP Kota Kotamobagu tidak maksimal. Bahkan dalam hal implementasi kinerja dilapangan tidak tegas dalam bersikap dan cenderung membiarkan kegiatan yang jelas bertentangan dengan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) di pasar serasi dan pasar 23 maret Kota Kotamobagu.

“Liat saja kondisi saat ini. Kesemrautan yang ada di pasar serasi dan pasar 23 maret kota kotamobagu ini jelas Kasat pol PP tidak menerapkan dan menjalankan kinerja yang maksimal.

Bahkan, terinformasi anggaran yang dialokasikan untuk ketertiban umum di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin Dolly Zulhadji itu, mencapai miliaran rupiah. Sayangnya, dalam implementasi kegiatanya tidak berjalan maksimal.

Tidak hanya itu, lanjut Rey, Kasat Pol PP Kota Kotamobagu sampai dengan hari ini sosialisasi tentang perda Trantibum tidak berjalan semestinya. Sehingga masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang berada di pasar serasi dan pasar 23 maret tidak begitu paham dengan isi perda tersebut.

“Perda Trantibum ini perlu diketahui masyarakat untuk menghindari pelanggaran baik disengaja atau tidak. Sehingganya sebagai masyarakat, saya meminta kepada Ibu Wali kota untuk mengganti Kasat Pol PP Kota Kotamobagu Bapak Dolly Zulhadji, atas tidak maksimalnya kinerja beliau,” tegasnya.

Ia menambahkan, terinformasi anggaran yang dialokasikan untuk ketertiban umum, mencapai miliaran rupiah. Sayangnya, dalam implementasi kegiatanya tidak berjalan maksimal.

“Wali Kota perlu melakukan evaluasi atas kinerja Kasat Pol PP Kota Kotamobagu yang tidak maksimal demi mewujudkan Kota Kotamobagu yang lebih baik,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Sat Pol PP, Bambang S Dahlan, mengungkapkan, jika pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi Perda Trantibum itu kepada seluruh pedagang.

“Saat ini kami terus melakukan sosialisasi. Tapi, setelah Pol PP pulang pedagang kembali berjualan di badan jalan,” ungkapnya, Senin (23/7) kemarin.

Ia menjelaskan, terkait penertiban kepada para pedagang yang berdagang di badan jalan tersebut, masih menuggu perintah dari Kepala Sat Pol PP.

“Untuk rencana penertiban kami masih menuggu petunjuk dari Kasat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Sat Pol PP Kota Kotamobagu, Dolly Zulhadji, dikonfirmasi awak media, mengatakan, penertiban kepada para pedagang itu masih menunggu Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu, yang saat ini tengah melaksanakan Tugas Luar (TL).

“Setiap hari Pol PP ada di TKP untuk penertiban, Terkait penindakan nanti, akan sama-sama dinas perdagangan dan dinas perhubungan, supaya lebih paripurna. Saya masih menunggu Kadis perdagangan dan Kadis Perhubungan yang masih TL,” ucapnya. (ddj)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: