Bolmong

Maksimalkan Informasi Publik ke Masyarakat Diskominfo Gelar Rakor PPID

BOLMONG— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Selasa (27/3).
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang Rapat Kantor Bappeda itu, turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Yudha Rantung, Kepala Diskominfo Parman Ginano, Sekretaris Jenli Mongilong dan jajaran Diskominfo, serta seluruh pejabat PPID di lingkup Pemkab Bolmong.
Dalam sambutan¬†Asisten II Yudha Rantung mewakili Sekda Tahlis Gallang sekaligus membuka secara resmi kegiatan PPID mengatakan, dalam upaya meningkatkan peran aktif, kapasitas dan kapabilitas keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, lebih khusus terkait pengelolaan dokumen negara di lingkup Pemkab Bolmong, penting dilakukan komunikasi dan koordinasi publik. “Sehingga tugas-tugas pemerintah, baik dari segi pembangunan dan kemasyarakatan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat umum yang menjadi sasaran pelayanan,” ungkap Rantung.
Ditambahkan, sesuai Undang-undang No 14 Tahun 2008 tertang keterbukaan informasi publik yang ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi di lingkungan kementerian dan Pemda. Kebutuhan dan keterbukaan informasi sangat penting dalam sistim pemerintahan. Sangat diperlukan adanya pengelolaan informasi yang baik dan terformat. Sehingga menjadi pedoman layanan publik, baik melalui layanan langsung maupun melalui media telepon, email ataupun website,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Kominfo Parman Ginano melalui Sekretaris Jenli Mongilong menegaskan, harus menjadi catatan kepada pejabat pengelola informasi, bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan suatu sistem kerja yang harus saling terkoordinasi, terinformasi, terkoneksi, terintegrasi, terpadu dan terdokumentasi. “Apalagi sekarang kita telah menerapkan sistem pengelolaan e-Monev, e-Planning dan e-Bageeting,” tuturnya.¬† “Selalu¬† diingatkan juga kepada para pelaku kepentingan untuk menghilangkan sifat-sifat ego sektoral yang ingin menang sendiri, tumpang tindih aturan regulasi, serta menghindari adanya kepentingan-kepentingan sendiri ataupun lain sebagainya,” katanya mengakhiri. (Ind)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: