Bolmong

Tapal Batas Bolmong-Bolsel Sepakat Dibawa ke Kemendagri

BOLMONG – Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), hingga kini belum menemukan kata sepakat. Padahal, sudah sejak tahun 2019 hingga adanya putusan Mahkama Agung (MA) RI hasil Judicial Review atas Permendagri Nomor 40 Tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Bolsel, yang dihadiri langsung oleh Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru dalam pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulut, Selasa (10/5) di Kantor Gubernur Sulut, mengatakan menyerahkan putus batas daerah Bolsel – Bolmong kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Kami menyerahkan keputusan ke Kemendagri. Persoalan Mendagri mau putuskan berdasarkan keputusan Mahkama Agung ya silahkan. Kami tidak ada tambahan, hanya menyerahkan keputusan ini ke Kemendagri.” kata Iskandar.

Sementara itu Bupati Bolaang Mongondow, Yasti Soepredjo Mokoagow dalam kesempatan tersebut kembali mengigatkan hasil video conference (Vidcon) bersama Kemendagri belum lama ini. Menurut Yasti dalam pertemuan tersebut Mendagri menyampaikan jika tidak terdapat titik temu antara dua Daerah yang berkonflik soal batas daerah, akan ditarik oleh Kemendagri.

“Dalam vidcon bersama Kemendagri disampaikan ada batas waktu diberikan Kemendagri terkait penyelesaian konflik tapal batas. Baik itu batas Kabupaten maupun batas Provinsi. Kedua, diberikan kesempatan untuk bertemu dua Daerah difasilitasi oleh gubernur. Kalaupun dalam permasalahan ini tidak juga ada titik temu, maka ditarik Mendagri, dan mengacu pada putusan Mahkama Agung. Kalau ada putusan Mahkamah Agung, kalau tidak ada putusan Mahkama Agung, Mendagri yang akan putuskan. Saya kira jelas dalam Vidcon.” ungkap Yasti.

Yasti pun menjelaskan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah “Sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Pasal 34 Batas daerah yang telah diatur oleh Menteri dapat diubah dalam hal ; poin (A), Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Ungkap Yasti.

Lebih lanjut Kabag Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow, Triasmara Akub mengatakan dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan terkait batas Daerah yang difasilitas Pemprov, sehingga akan diserahkan ke Kemendagri “Sama sama memutuskan menyerahkan ke Kemendagri. Dalam berita acara pertemuan tadi Pemkab Bolsel hanya sampai pada poin menyerahkan ke Kemendagri. Kalau Pemkab Bolmong dengan catatan diserahkan ke Kemendagri sesuai Undang Undang dan putusan Judicial Review.” kata Akub. (sal)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: