KPK Panggil Dua Tersangka Kasus Suap Kapal Perang

Kamis, 27 April 2017

0 0 1 minute read

kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Umum PT Pirusa Agus Nugroho dan GM Treasury PT PAL Arief Cahyana.

Mereka merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dua kapal perang untuk Pemerintah .

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka terkait pengadaan kapal SSV (Strategic Sealift Vessel) untuk Pemerintah tahun 2014 – 2017,” kata Juru Bicara saat dikonfirmasi, Kamis (27/4/2017).Sejumlah pejabat PT PAL diduga diduga menerima fee dari penjualan kapal jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) ke .

Mereka diamankan pascaoperasi tangkap tangan pada Kamis (30/3/2017).Proses pembelian yang disepakati pada 2014 tersebut melibatkan perusahaan perantara Ashanti Sales Inc.

Proyek pembelian dua kapal perang tersebut senilai 86,96 juta . Diduga, pejabat PT PAL menyepakati adanya cash back dengan perusahaan perantara, dari keuntungan penjualan sebesar 4,75 persen.

Cash back diduga diberikan melalui PT Pirusa.

Keuntungan sebesar 1,25 persen atau senilai 1,087 juta diberikan kepada pejabat PT PAL. Sementara, 3,5 persen menjadi bagian perusahaan perantara,” kata Wakil Ketua .

Dalam kasus ini, telah menetapkan sejumlah tersangka. Direktur Utama PT PAL M. , Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar, dan GM Treasury PT PAL Arief Cahyana.

Kemudian tersangka lainnya pejabat PT Pirusa Sejati Agus Nugroho.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang senilai 25.000 dollar AS yang diduga sebagai pemberian kepada pejabat PT PAL Indonesia.

Firmansyah, Arif Cahyana dan Saiful Anwar disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Agus Nugroho sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(kompas.com)