SBY Doakan Pemerintahan Jokowi -JK
Jakarta– Setelah sempat mengeluarkan tujuh kritik kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), kini mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendoakan agar pemerintahan yang tengah berjalan bisa mengemban tugas dengan baik.
“Kami dengan tulus mendoakan agar pemerintahan sekarang ini bisa mengemban tugas dengan baik sebab kalau pemerintah sukses dalam mengemban tugasnya, rakyatlah yang paling akan berbahagia. Kita semua juga akan senang,” kata SBY saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I dan II di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Gunung Puteri, Bogor, Jawa Barat, Senin (13/6).
Di hadapan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang turut hadir, SBY bahkan sempat mengatakan bahwa mempercayakam pemerintahan di tangan Jokowi – JK. Dengan harapan, berjalan dengan baik dan mampu mensejahterakan rakyat.
“Kini negara dan pemerintahan kita percayakan kepada Bapak Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Dengan pemerintahan yang beliau berdua pimpin,” ujarnya.
Pernyataan SBY tersebut sedikit berbeda dengan yang dia nyatakan sebelumnya saat menggelar acara buka puasa bersama dan silahturahmi dengan kader Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6) lalu.
Ketika itu, dengan tegas SBY memberikan tujuh catatan penting bagi pemerintahan Jokowi, yaitu mengenai situasi perekonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum, dan kedaulatan partai politik, serta persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peranan media.
Terkait situasi perekonomian, SBY menyoroti mengenai lemahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, harus menjadi prioritas pemerintah dalam memperbaiki ekonomi ke depan.
“Khusus mengenai kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadan, sebenarnya bisa diambil langkah-langkah yang proaktif, karena hukum ekonomi memang begitu adanya,” kata SBY.
Kemudian, lanjutnya, catatan dari Partai Demokrat adalah setiap solusi dan kebijakan stabilisasi harga hendaknya rasional dan memahami hukum-hukum ekonomi agar langkah-langkah pemerintah tidak kontraproduktif dan tidak menjadi bahan pergunjingan masyarakat.
Terkait masalah penegakan hukum, dia menilai bahwa kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun. Padahal sebelumnya, KPK tak pandang bulu dan tak tebang pilih dalam penegakan hukum, bahkan SBY menduga ada tangan yang tak terlihat yang membuat penanganan kasus menjadi politis.
“Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita tampak merosot. Ingat, para penegak hukum memiliki kedaulatan yang penuh. Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan,” ujar SBY.
Sedangkan, terkait dinamika politik, dinilainya bahwa fungsi partai oposisi menurun. Padahal, bertugas penting, yaitu memberikan check and balance.
Kemudian, SBY sempat menyoroti independensi TNI yang dinilainya terlalu banyak mengurusi persoalan di luar operasi militer.
sumber:beritasatu.com
