Kotamobagu

Empat SKPD Milik Pemkot Kotamobagu Akan Dihilangkan

Kantor Walikota Kotamobagu.
Kantor Walikota Kotamobagu.

ProBMR, KOTAMOBAGU–Empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu akan dihilangkan. Hal tersebut berdasarkan edaran menteri dalam negeri beberapa waktu lalu sehingga Pemkot telah melakukan pemetaan mana SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus berdiri sendiri dan digabung.

“Ini sebenarnya agenda nasional, serentak dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota di Indonesia sesuai dengan edaran mendagri,” ujar Kabag Hukum Sarida Mokoginta, saat diwawancarai di kantornya, senin (13/6).

Lanjut Sarida, adanya perombakan OPD di Kotamobagu dan kabupaten kota di seluruh Indonesia terkait akan disahkannya peraturan pemerintah (PP) pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

“Ada beberapa yang perlu disesuaikan. Jadi kemungkinan RPP tersebut akan disahkan pada bulan ini. Ketentuan dalam pemetaan OPD yaitu dua bulan setelah disahkan PP mengenai OPD, kab kota seluruh Indonesia sudah harus menetapkan OPD yang baru. Sekitar Agustus batas akhir tapi kita sudah lakukan pemetaan sejak saat ini,” ujar Sarida.

Sarida mengatakan pada Senin nanti semua pimpinan SKPD terkait pemetaan OPD baru sesuai jadwal kemendagri akan melakukan evaluasi di Provinsi. “Itu dilaksanakan dua hari pada tanggal 13, dan 14 Juni,” ujarnya.

Empat SKPD yang kemungkinan besar akan hilang berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada Jumat (10/6) antara lain Dinas Tata Kota, Badan Narkotika Kotamobagu, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan BP4K dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). “Untuk dinas lain ada yang mengalami perubahan nama namun urusannya tetap, ada pula yang urusannya berkurang namanya tetap,” ujar Sarida.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekot) Tahlis Gallang saat dikonformasi, mengungkapkan, dengan adanya perombakan baik pengurangan urusan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru kemungkinan besar kepala bidang di masing-masing SKPD yang akan dirombak akan menjadi pelaksana tugas kepala dinas.

“Saat sudah ada OPD baru kemungkinan kabid yang akan menjadi pelaksana tugas kadis OPD baru, namun hal itu sambil menunggu hasil seleksi jabatan yang akan digelar untuk pimpinan SKPD pada OPD yang baru” ujar Tahlis.

Mengenai OPD yang baru Tahlis mengatakan sudah diselesaikan oleh bagian hukum dan sudah dilakukan verifikasi kepada masing-masing SKPD terkait. “Kita minta kalirfikasi ke skpd, apakah sudah cocok atau belum, jangan sampai ada salah data,” ujarnya.

Tahlis menambahkan apa yang sudah disusun bagian hukum itu baru pemetaan. “Nanti Senin evaluasi akhir di Provinsi yang akan dihadiri oleh kementerian terkait, sehingga semua pimpinan skpd diundang ke provinsi,” ujarnya.(Rez)

 

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: