Pemkab Bolmong Transparan Penggunaan Dana Pilsang
BOLMONG – Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak untuk 95 desa di Bolaang Mongondow (Bolmong) terancam terhenti. Itu disebabkan ancaman mogok bekerja oleh sejumlah panitia Pilkades tingkat desa. Padahal, puncak pelaksanaan pemilihan orang nomor satu di desa itu tak lama lagi digelar pada tanggal 15 Desember mendatang.
Rencana memboikot pelaksanaan Pilkades serentak oleh sejumlah panitia tingkat desa karena mereka menilai tidak adanya transparansi penggunaan Pilkades serentak dari Pemkab. “Panitia tingkat kabupaten kurang terbuka soal anggaran. Termasuk, persoalan honorarium kami sebagai panitia tingkat desa yang tidak ada kejelasan,” kata Irawan Paputungan, panitia Pilkades di Desa Babo Kecamatan Sangtombolang.
Menurutnya, sejak terpilih dan dilantik hingga mulai bertugas melaksanakan tahapan Pilkades, segala biaya yang ada ditanggung secara swadaya oleh panitia tingkat desa. “Setahu kami anggaran penyelenggaraan Pilkades ini sudah tertata dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bolmong. Namun, sayangnya dalam memenuhi kebutuhan seperti alat tulis menulis, konsumsi rapat, kita harus mengumpulkan dana pribadi,” ujarnya.
Zainal Mooduto sala seorang panitia tingkat desa di Desa Ambang Kecamatan Bolaang Timur mengatakan, sejumlah panitia Pilkades tingkat desa telah bersepakat mundur dari tugas jika tidak ada transparansi anggaran dari panitia kabupaten.
Padahal katanya, keterlibatan pihaknya ke dalam panitia Pilkades tidak lain sebagai bentuk partisipasi untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkades serentak. “Jika memang tidak ada anggaran yang disiapkan oleh Pemkab, pasti kita bisa memakluminya. Tapi kan ini ada anggarannya,” katanya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Pemkab Bolmong, Chris Kamasaan, menjelaskan jika saat ini untuk honorarium panitia Pilkades tingkat desa sedang diproses di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). “Kita juga sangat memaklumi kondisi ini. Mudah-mudahan dananya bisa segera dicairkan dalam waktu dekat ini. Untuk itu kami meminta panitia Pilkades di desa untuk sedikit bersabar,” ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk rangkaian kegiatan Pilkades yang dibiayai APBD itu yakni honorarium panitia, kertas dan kotak suara, konsumsi saat hari pelaksanaan pemunggutan suara, serta ATK.(sal)
