Bolmong

BNPB Bersama Pemkab Bolmong Gelar Rakortek dan Tinjau Lokasi Dampak Bencana

BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus melakukan percepatan penanganan bencana banjir dan banjir bandang yang melanda delapan desa di dua kecamatan, menyusul ditetapkannya status tanggap darurat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bolmong Nomor 472 Tahun 2025.

Sejak bencana terjadi, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Bolmong secara berkala melaporkan perkembangan situasi di lapangan kepada Pusdalops BNPB. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti dengan kunjungan Tim BNPB yang dipimpin langsung oleh Mayjen TNI (Purn) Moch. Lutfie Beta, S.Sos bersama Rudy Supriyadi, SE dari Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB.

Tim BNPB telah melakukan peninjauan lapangan sejak Minggu, 2 November 2025, dimulai di wilayah terdampak Kecamatan Poigar, dan dilanjutkan hari berikutnya di dua desa di Kecamatan Passi Barat yang juga mengalami dampak cukup parah akibat banjir dan banjir bandang tersebut.

Usai melakukan peninjauan, Tim BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Bolmong langsung menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanganan Darurat yang dipusatkan di Posko Utama Penanggulangan Bencana Bolmong. Rakortek ini dipimpin langsung oleh Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi, SE, MSi, didampingi Wakil Bupati Dony Lumenta, Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta selaku Kepala BPBD ex officio, serta dihadiri para pimpinan OPD terkait.

Dalam rapat tersebut, Rudy Supriyadi, SE dari BNPB memaparkan sejumlah temuan dan langkah-langkah prioritas yang harus segera dilakukan selama masa tanggap darurat, antara lain:

  • Pelibatan unsur pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media) dalam penanganan bencana.

  • Pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak, termasuk logistik dan layanan kesehatan.

  • Perbaikan infrastruktur darurat untuk membuka kembali akses jalan dan jembatan yang terputus.

  • Pemulihan fungsi sosial masyarakat di wilayah terdampak.

  • Koordinasi intensif dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca wilayah Bolmong dalam beberapa hari ke depan.

  • Penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan aktivitas perusakan hutan seperti illegal logging dan penambangan liar (PETI) yang berdampak pada rusaknya vegetasi dan memperparah risiko bencana.

Selain itu, BNPB juga menyampaikan kesiapan untuk memberikan dana stimulan bagi warga yang rumahnya terdampak di kawasan sepadan sungai, dengan catatan bahwa pemerintah daerah dapat menyiapkan lokasi relokasi bagi para warga tersebut.

Bupati Yusra Alhabsyi dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintah daerah akan bekerja cepat dan terkoordinasi untuk memulihkan kondisi pasca-bencana.

“Langkah-langkah penanganan darurat akan terus kita percepat bersama BNPB dan seluruh unsur pentahelix agar masyarakat segera bisa kembali beraktivitas dengan aman,” ujar Bupati Yusra.

Rakortek ini mempertegas komitmen pemerintah daerah bersama BNPB untuk mempercepat pemulihan sarana dan prasarana publik, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif selama masa tanggap darurat.

Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan kondisi masyarakat dan wilayah terdampak banjir di Kabupaten Bolaang Mongondow dapat segera pulih dan kembali normal.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close