Soal Rekomendasi Pencopotan Lurah

ProBMR, Kotamobagu- Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamobagu, Adnan Masinae, yang menyampaikan tidak akan langsung menindaklanjuti rekomendasi Komisi I untuk mencopot Lurah Mogolaing, Mendapat sorotan dari salah satu anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu,  Mulyadi Paputungan. Dirinya meminta pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu lebih cermat dan responsif menanggapi rekomendasi yang nantinya akan diserahkan.
“Seharusnya Pemkot lebih cermat dan responsif terhadap permasalahan di Kelurahan Mogolaing ini. Jangan hanya melihat dari sisi aturan kepegawaiannya semata. Namun soal  stabilitas di Kelurahan tersebut juga menjadi pertimbangan,” tegas Mulyadi, Rabu (24/6) kemarin.
Mulyadi menilai, rekomendasi yang dikeluarkan Komisi I merupakan arus deras aspirasi dari unsur elemen masyarakat dan masyarakat di Kelurahan yang terletak di pusat perekonomian Kota Kotamobagu tersebut.
“DPRD tidak mengada-ada dalam membuat rekomendasi. Jadi kami sangat berharap, Pemkot harus menindaklanjuti rekomendasi ini. Dimana, rekomendasi tersebut merupakan tindaklanjut aspirasi dari masyarakat dan unsur kelembagaan masyarakat yang terdiri dari LPM dan lembaga, serta Karang Taruna,” tambahnya dengan wajah serius.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotamobagu, Adnan Masinae menegaskan tidak akan langsung menindaklanjuti rekomendasi Komisi I. Menurutnya, eksekutif memiliki mekanisme tertentu dalam pemberian sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Itukan rekomendasi. Kita punya mekanisme sendiri dalam melakukan investagasi. Tetapi kita menghargai rekomendasi Komisi I sebagai saran bagi pihak eksekutif,” tegas Adnan.
Adnan menambahkan, selain Lurah, para PNS yang terlibat dan menanggalkan indepedensi dalam penyelesaian masalah di Kelurahan Mogolaing akan diberikan sanksi. (ddj)