Bolmong

Sempat Menyebut Keterlibatan Dua Pejabat Bolmong, BNI Bolmong Minta Maaf

BOLMONG– Terkait pernyataan dari pihak BNI yang menyebut dua pejabat Pemkab Bolmong, yang dikabarkan turut melakukan intervensi kepada Bank BNI terkait kredit ASN di Bank SulutGo, diklarifikasi langsung pihak BNI.

Pihak Bank BNI cabang Lolak meminta maaf atas hal tersebut. “Kami mohon maaf atas pernyataan kami. Jadi, perlu kami klarifikasi, bahwa dua perwakilan Pemkab yang menelepon, bukan melakukan intervensi, tapi membahas klarifikasi terkait dengan pemotongan kredit ASN oleh BNI,” ungkap supervisor kredit konsumer BNI Frangky Kolibu.

Dirinya mengaku meminta maaf atas pengakuannya itu. “Saya meminta maaf atas pernyataan itu. Karena usai rapat dengar pendapat di kantor DPRD Bolmong, posisi saya juga sudah terdesak,” akunya.

Dijelaskan, dua pejabat yang menelepon itu untuk membahas klarifikasi terkait dengan pemotongan kredit oleh BNI. Penyebab alasannya, karena pemotongan oleh BNI atas surat yang dilayangkan Bank SulutGo. Atas pemotongan itu, kami ditelepon untuk tidak melakukan itu, karena tidak punya hak. Jadi itu maksud klarifikasi dari pejabat yang menelepon, bukan mengintervensi atau menantang,” jelasnya.

Sebelunya diberitakn, perpindahan RKUD Pemkab Bolmong dari Bank SulutGo ke BNI menyisakan masalah. Sebab ada 2.900 ASN Bolmong masih membutuhkan kontrak kredit kurang lebih 480 Miliar.

Dari pemindahan RKUD itu, Bank SulutGo mengalami kerugian mencapai 200 Miliar. Penyebab terjadi kredit macet setelah dipindahkan RKUD itu.

Karena tidak dipotong kredit untuk ASN yang memiliki kredit di Bank SulutGo, Bank SulutGo kehilangan. Terhitung sejak 31 Desember kerugian yang ditimbulkan mencapai 90,2 Miliar rupiah. “Untuk data terbaru, 7 Februari 2019, kerugian naik naik sebesar 200 miliar rupiah dari kredit macet itu,” ujar Rudi Iksan Kepala Devisi Kepatuhan Bank SulutGo.

Menurut Iksan, pihak Bank SulutGo sudah menyurat ke BNI untuk melakukan potongan terhadap ASN yang masih meminta kredit di Bank SulutGo, namun hingga saat ini belum ada jawaban.

Namun untuk memotong kredit, pihak BNI terkendala soal surat kuasa. Surat itu, menyatakan menguasakan pihak BNI untuk melakukan pemotongan gaji yang dicantumkan dengan nominal.

Sementara itu, jelas Frangky, BNI butuh surat kuasa yang diminta masing-masing ASN. Surat kuasa itu menjadi dasar BNI untuk melakukan pemotongan. Sementara surat yang diajukan piha Bank sulutGo, diajukan tidak memiliki kekuatan hukum. “Surat yang diminta, harus dari masing-masing ASN tidak yang dikumpulkan,” jelasnya.

Dari hasil rapat mendengarkan pendapat yang menghadirkan dua bank tersebut, DPRD Bolmong yang dipimpin Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, meminta agar BNI dan BSG segera mencari solusi. (Ind)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: