AdvertorialBolmong

Bahas Kelangkaan Pupuk dan RKUD Bolmong, DPRD Gelar RDP Bersama Dinas Pertanian, Bank Sulut dan BNI

BOLMONG– Tindaklanjut dari permasalahan adanya kelangkaan pupuk di Kabupaten Bolmong, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong memanggil Dinas Pertanian, Senin (11/2) di ruangan Komisi II.

Ketua Komisi III Evanglin Mahabir memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian. Dirinya meminta, Kadis Pertanian untuk menjelaskan permasalahan terjadinya kelangkaan pupuk di Bolmong.

Menurut, Kadis Pertanian Bolmong Raymond Ratu, permasalahan pupuk harus dipahami terlebih dahulu bahwa ada pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Dijelaskan, harganya jelas berbeda, tapi kenyataannya pupuk yang beredar adalah pupuk non subsidi. Terkait penyaluran pupuk bersubsidi diatur lewat Peraturan Menteri Pertanian dengan wajib menyusun Rencana Defenitif Kerja Kelompok (RDKK).

Panjutnya, tahun 2019 Bolmong dapat jatah 7.605 ton pupuk urea. Tiap kecamatan dialokasikan pupuk berdasarkan RDKK. “Jadi, pupuk subsidi langka berdasarkan laporan masyarakat, tapi pupuknya sudah ada tinggal pengambilannya harus sesuai aturan dan harus memiliki kelompok,” jelas Ratu.

Kata Ratu, RDKK sudah paten untuk jadi acuan mendapatkan pupuk bagi petani. Bolmong mengusulkan hampir 30.000 hektare dan tidak terakomodasi semua. “Kalau bisa petani berdasi tidak menggunakan pupuk bersubsidi, sehingga diberikan kepada petani yang membutuhkan,” katanya.

Di selah-selah RDP, Tony Tumbelaka anggota Dewan Komisi III bertanya bagaimana cara penyaluran pupuk bersubsidi di Bolmong. Ratu menjelaskan, ada pengawasan terkait pupuk dari pengawas, apakah ada kesalahan penyaluran atau tidak.

Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling berharap Dinas Pertanian segera mencari solusi dan segera menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk di Bolmong, “DPRD Bolmong mendorong Dinas Pertanian untuk menyelesaikan kelangkaan pupuk yang terjadi,” tegasnya.

Setelah itu, DPRD Bolmong, melaksanakan RDP bersama manajemen Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Sulawesi Utara Gorontalo (Sulutgo).

Pihak BNI dan BSG membahas solusi atas pemotongan kredit pinjaman Aparatur Sipil Negara (ASN) karena Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemda Bolmong sebesar Rp1,2 Triliun telah dipindahkan dari BSG ke BNI sejak Mei 2018.

Turut hadir para anggota DPRD Bolmong Welty Komaling, Evanglin Mahabir, Tony Tumbelaka, Ramli Manggopa, Donny Lumenta, Masud Lauma, Marthen Tangkere, Dedi Senduk, Slamet Kohongia, Sunny Dampi, I Nengah Sukarma, Swempry Rugian, Masud Lauma dan Ferry Rengkuan. (Ind/Adve)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: