AdvertorialBolmong

Wakili Bupati, Asisten II Buka Sosialisasi Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

BOLMONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Bolmong, menggelar sosialisasi pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan, Rabu (5/12), di aula kantor bupati lantai II.
Kegiatan itu dibuka langsung Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow yang diwakili Asisten II Pemkab Bolmong Yudha Rantung.
Dalam sambutannya, Rantung menyampaikan, pengurusan izin melalui online maknanya penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, melalui sosasialisasi ini, akan di sampaikan terkait perizinan di daerah yang telah terintegrasi.
“Jadi, .elalui aplikasi secara online pengusaha yang ingin mengurus izin bisa langsung mengetahui proses pengurusan berjalan atau tidak karena sektor pelayanan publik sudah terintegrasi secara online,” Rantung.
Dia menambahkan, melalui sistem aplikasi online nantinya dapat memperoleh nomor induk berusaha. Katanya, aplikasi Single Submission (OSS) OSS adalah aplikasi berbasis web berwujud online dalam mengurus izin.
Terintegrasi secara elektronik atau Online OSS, berdasarkan dokumen PP 24/2018,
disebutkan cara mendaftar kegiatan berusaha pertama-tama dengan mengakses laman OSS.
“Aplikasi ini sangat diperlukan karena dapat mempercepat proses perizinan, di samping itu akan memberikan efek positif. Apalagi, Bupati Yasti mendukung penuh aplikasi OSS di perizinan terpadu secara online, karena komitmen Pemkab dalam meningkatkan pelayanan publik,” katanya. “Tak hanya itu, dia menjelaskan pemanfaatan OSS dapat mewujudkan pelayanan prima dalam pelayanan perizinan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Iryanto Husain menjelaskan, setelah NPWP selesai, OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan dalam bentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. “Nantinya, NIB akan berfungsi sebagai identitas berusaha dan dapat digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Termasuk saat harus memenuhi persyaratan lain untuk izin usaha dan izin komersial atau operasional,” ujarnya.
Lanjutnya, NIB juga akan berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses. Pelaku usaha yang telah menerima NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dijelaskan, perizinan adalah segala bentuk pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 Perka BKPM 12/2009 menyebutkan definisi layanan non-perizinan sebagai segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya mengakhiri. (Ind/Adve)
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: