Bolmong

Diskominfo Bolmong Gelar Rakor PPID

BOLMONG— Asisten I Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Bolmong mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kamis (13/9) di ruang rapat Bappeda Bolmong.
Jenli Mogilong Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Bolmong menuturkan, sebagai pelaksana kegiatan dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Indonesia, diwujudkan dalam pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. “Tujuannya adalah memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada simpul-simpul layanan PPID Kominfo tentang proses permintaan informasi publik terkait dengan implementasi UU No 14 Tahun 2008 serta meningkatkan akses layanan PPID Kominfo kepada masyarakat di daerah,” ungkap Mongilong.
Dijelaskan,  PPID Kominfo sebagai pintu gerbang layanan informasi kepada masyarakat sesuai implementasi Keterbukaan Informasi Publik, berkomitmen hadir dan meningkatkan kualitas layanan informasi serta jangkauan akses layanan kepada masyarakat di Indonesia khususnya di Bolmong. “Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, mudah dan wajar,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten I Bolmong Derek Panambunan sekaligus memberikan materi dan menjelaskan terkait terbitnya Undang-Undang nomor 14 nomor 8 tentang keterbukaan informasi publik. Menurutnya. Masyarakat berhak tahu tentang informasi atau kegiatan yang dilakukan Pemkab. “Keterbukaan Publik sangat penting. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik,” katanya.
Tak hanya itu, dia menambahkan ini juga untuk nendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. “Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Lanjutnya, mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.  “Sementara ada rahasia negara tidak bisa di publikasikan atau dikecualikan. Misalnya, informasi keterbukaan publik yang dapat menghambat penegakan hukum,” jelasnya.
Informasi Publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Dan beberapa informasi lainnya yang tidak bisa dipublikasikan,” katanya mengakhiri.
Sekadar diketahui, peserta sekitar 70 orang perwakilan dari satuan kerja perangkat daerah Bolmong. (Ind)
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: