Bolmong

Tahlis Jadi Narasumber Tentang Dandes

BOLMONG— Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmong Tahlis Gallang, S.IP, MM  menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Kordinasi) Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Kegiatan tersebut digelar oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, di Dahlia Ball Room Hotel Aston Manado, Kamis (30/8).
Dalam kesempatan itu, Sekda membawakan materi tentang fungsi monitoring dan evaluasi implementasi Dana Desa (Dandes) di Kabupaten Bolmong Tahun 2018.
Di hadapan peserta rapat, Sekda Tahlis mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi pengelolaan Dandes di Kabupaten Bolmong dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) Bolmong dengan melibatkan tenaga pendamping profesional secara kontinyu setiap triwulannya, sedangkan pengawasan pengelolaan Dandes di Bolmong dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah di setiap tahap pencairan Dandes dengan tujuan untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Menilai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan oleh desa, serta bertujuan untuk memberikan saran dan perbaikan terhadap kekurangan dan kelemahan dalam pengawasan,” ungkapnya.
Sekda dalam paparannya juga menjelaskan bahwa, terdapat beberapa kendala yang sering ditemui dalam penyaluran Dandes di Kabupaten Bolmong yaitu APBDesa terlambat ditetapkan oleh desa, laporan penggunaan Dandes yang belum dibuat baik itu laporan tahun sebelumnya maupun laporan penggunaan Dandes tahap I.
“Juga, dokumen perencanaan desa terkesan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bahkan hanya diangggap sebagai pelengkap administrasi. Masih kuatnya intervensi desa dalam penyusunan APBDesa,” jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut Tahlis transparansi pengelolaan kegiatan Dandes yang sebagian desa belum melakukannya berupa Papan informasi kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang kurang diinformasikan ke masyarakat. “Masih lemahnya koordinasi dan komunikasi antara Kepala Desa, BPD dan Pendamping Desa yang justru selalu menjadi persoalan di Desa. Juga, pengetahuan dan pemahaman Pemerintah Desa masih minim dalam memahami regulasi yang ada. Serta, pengawasan yang lemah dari masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan Dandes,” katanya mengakhiri. (Ind)
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: