Bolmong

Perkuat Penanganan Konflik Sosial, Pemkab Terima Kunjungan Biro Kesra SetdaProv

BOLMONG— Melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, 2 Februari 2015 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Sebagai tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menerima kunjungan dari biro Kesra SetdaProv Sulut, terkait rapat koordinasi (Rakor) penguatan penanganan konfilik sosial, di kantor bupati lantai dua, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong, Kamis (26/7)
Kasubag Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Biro Kesra Setda Prov Sulut Markus Sompotan mengatakan, tujuan diadakan kegiatan ini salah satu langkah bagaimana upaya penanganan konflik sosial ditengah masyarakat, serta bagaimana memberikan rasa aman terhadap masyarakat.  “Alasan kenapa dilakukan rakor ini di Bolmong induk, itu dilihat dari tingkat konflik sosial yang tinggi. Berharap, adanya rakor atau dialog seperti ini bisa memberikan solusi bagi masalah atau konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat,” katanya.
Dirinya berharap, baik tokoh pemuda, agama, masyarakat, dan instansi terkait bisa memahami materi yang diberikan pada saat ini. Hingga mereka bisa mensosialisasikan ditengah-tengah masyarakat atau lingkungan.  “Kedepannya, masalah atau konflik sosial yang terjadi saat ini, kiranya tidak akan terjadi. Kalau pun terjadi, pasti sudah tahu langkah apa yang harus diambil,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ipoleksosbud) Isnajati Mokodompit menambahkan, kegiatan ini empat kali dilakukan dalam setahun oleh Kesbangpol Bolmong.  “Tapi, untuk Provinsi setahun sekali. Tapi itu tidak menentu, tergantung jika ada anggaran,” tambahnya. (Ind)
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: