Bupati Sehan Landjar Akan Gratiskan Layanan Kesehatan untuk Warga

Selasa, 17 Maret 2015

0 1 1 minute read

Bupati Boltim sehan landjar saat menyerahkan draf Ranperda untuk dibahas selanjutnya oleh Dekab Boltim.

BOLTIM — Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan menggratiskan biaya layanan kesehatan kepada warganya. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada Senin (16/3).

Dalam rapat tersebut, Pemda mengajukan lima yakni Ranperda perubahan pertama perda nomor 5 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, pengembangan dan penanaman modal daerah (Bappelitbangdal), lembaga teknis daerah dan lembaga lain.

Ranperda tentang perubahan pertama perda nomor 6 tahun 2012 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Ranperda pertama atas perda nomor 9 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan Ranperda tentang tanggungjawab sosial lingkungan perusahaan. “Dalam ranperda tentang perubahan pertama perda nomor 2 tahun 2012 tentang restribusi jasa umum. Sebelumnya, mengatur besaran tarif biaya jasa kesehatan, ini cabut dan diubah menjadi layanan kesehatan gratis atau tanpa pungutan. Ini menjadi komitmen kami, Saya dan Medy Lensun (Wabup) untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Boltim,” kata Bupati Sehan Landjar dalam sambutannya.

Dia mengakui saat ini, disemua puskemas masih ada pembebanan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga masyarakat masih harus membayar.”Kami melakukan perubahan, untuk ditiadakan sehingga rakyat Boltim yang miskin dan kaya ke puskesmas tanpa pungutan sepeserpun,” bebernya.

Ketua DPRD Boltim, Sam Sachrul Mamonto mengatakan selanjutnya dewan akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas kelima ranperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dia meminta agar satuan kerja terkait dapat hadir dalam setiap pembahasan.”Pembahasan perda dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan. Saat ini dilakukan pembahasan tingkat pertama. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh pansus,” terangnya.

Dalam rapat tersebut terjadi perdebatan terkait usulan sejumlah anggota dewan terkait Ranperda tentang pemilihan Sangadi. Mereka meminta agar Ranperda tersebut dapat dibahas bersama lima Ranperda yang diusulkan tersebut.(Sandy)