Bolmong

Kongkalikong dan Dugaan Pungli di-Disdik Bolmong Diseriusi Komisi III

guru-mengajar

BOLMONG–┬áDalam Rapat Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2016 antara Eksekutif dan Legislatif, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kuliti Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Bolmong soal perekrutan guru kontrak yang di diduga tidak sesuai prosedural.

Hal tersebut berdasarkan pengakuan Ketua Komisi III Masri Daeng Masenge. Menurutnya, pihaknya meminta data nama-nama guru kontrak ke Kadis. Akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan data tersebut tidak kunjung ada.

“Kami sudah masukan anggaran perekrutan tenaga guru kontrak di tahun 2017 ini sebesar Rp 1,2 Miliar. Tapi, dalam rekrut tersebut hingga saat ini data kami tidak kantongi,”ungkap Kamis (06/07).

Dijelaskan, untuk rekrut tenaga pengajar itu melalui Surat Keputusan (SK) yang mereka miliki, tapi faktanya dilapangan tidak demikian. Dikarenakan dari data dan laporan yang masuk ke Komisi III itu, pihak Dinas Pendidikan (Diknas) rekrut tenaga kontrak tidak sesuai prosedur atau guru yang diprioritaskan.

“Sebelumnya lewat rapat LKPJ beberapa bulan lalu itu, kata Kadis Djafar Paputungan bahwa tidak ada penerimaan tenaga kontrak hanya perpanjangan, nah disitu saya meminta data nama-nama guru yang diperpanjang SK akan tetapi sampai hari ini tidak diberikan,” bebernya.

Bahkan dari laporan tersebut jelas Aleg Partai Amanat Nasional (PAN) ini, bahwa pengumuman siapa yang di kontrak menjadi tenaga pengajar itu hanya lewat Short Massagge Servis (SMS), tidak dipublikasikan.

“Dari data kami bahwa yang mengajukan permohonan serta memberikan sejumlah uang ke Diknas itu yang dinyatakan di kontrak, maka ini jelas ada Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan Kadis Djafar Paputungan,” katanya.

Dia menambahkan, dengan tidak memberikan data siapa saja guru yang di kontrak tersebut, maka komisi III DPRD Bolmong menunding Kepala Diknas Bolmong, sudah merekrut tenaga kontrak yang tidak sesuai prosedur dan juga ada kongkalikong.

“Kami menduga tenaga yang dikontrak itu tidak sesuai prosedur. Dan disembunyikan maka jelas ini kongkalikong yang dilakukan Kepala Diknas Bolmong Djafar Paputungan,” tandasnya.

Diketahui, nantinya dari hasil rapat pembahasan LPJ Tahun 2016 ini, akan disampaikan pada paripurna berikutnya dan akan menjadi rekomendasi Komisi III. (Ind)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close