Panwaslu Bolmong Siap Tindak Tegas ASN Terlibat Politik Praktis

BOLMONG— Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bolmong terus mengimbau dan menegaskan, jangan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis. Hal itu, ditegaskan Ketua Panwaslu Bolmong Pangkerego.

“Kami berharap ASN dapat bersikap netral dalam momen-momen politik ini. Kita tau bersama penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, Pemilihan Legislatif 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 sudah sementara dalam proses. Di Bolmong, ada dua daerah yang akan melaksanakan Pilkada, yakni Kota Kotamobagu, dan Bolmong Utara,” ungkap Pangkerego Minggu (14/1).

Ditambahkan, keberpihakkan ASN dalam momen politik sangat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ” Karena itu, kami mengimbau kepada PNS, TNI, POLRI, termasuk perangkat Desa/Kelurahan untuk tidak terlibat. Sesuai UU. Nomor 7 thn 2017, UU. No. 53   tahun 2014, UU No. 6 Tentang Desa dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 17 Desember 2017,” tambahnya.

Menurutnya, lampiran surat sudah ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, KAPOLRI, Jaksa Agung RI, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur, Bupati dan Walikota.   “Karena jika seandainya terjadi pelanggaran pada tahapan Pemilu dan Pemilukada maka akan ditindak tegas sebagaimana regulasi yang ada,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Bolmong Jerry Mokoolang menuturkan, terkait dengan itu pihaknya juga mengingatkan agar ASN Bolmong tidak terlibat dalam kegiatan politik apalagi yang sifatnya menguntungkan atau merugikan pada salah satu atau pasangan calon, di dua daerah pemekaran Bolmong yang akan menghadapi Pilkada 2018. “Intinya kami sudah mengingatkan, dan harapan kami jangan ikut serta apalagi memperkeruh suasana tahapan Pilkada di Bolmut dan Kota Kotamobagu,” katanya mengahiri. (Ind)