Diskominfo Bolmong Ikut Rakortek Penguatan Kapasitas dan Peran PPID di Makassar
BOLMONG– Guna penguatan peran dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah, Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) RI, melalui pusat penerangan melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) pelayanan pengaduan dan pengelolaan informasi pada pemerintah daerah.
Kegiatan itu dilaksanakan di hotel Gammara Kota Makassar 18 sampai 19 Maret 2019, dan dibuka oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri DR. Bahtiar.
Harry Junaidy Moka, S.IP Kabid Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Bolmong, yang mewakili Kepala Diskominfo Parman Ginano, hadir di acara Rakortek mengatakan, sangat mensuport kegiatan pelaksanaan Rakortek ini.
Selain dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan ini mengevaluasi terkait pembentukkan PPID di daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dimana dari 514 Kabupateb dan kota baru 462 yang membentuk PPID.
“Hampir semua kabupaten dan kota di Indonesia Timur sudah membentuk PPID, tinggal 52 yang belum membentuk PPID. Dam untuk Kabupaten Bolmong sendiri sudah membentuk PPID sejak tahun 2017 lalu,” katanya.
Sementara itu, Rakortek yang menghadirkan pejabat di Dinas Kominfo Se Indonesia Bagian Timur ini, menurut DR Bahtiar bertujuan untuk menguatkan peran dan kapasitas PPID di daerah. “erharap, PPID mampu menciptakan pengelolaan informasi yang akurat didalam meningkatkan pelayanan publik,” harapnya.
Ditambahkan, pemerintahan yang baik dapat terlihat apabila sebuah daerah memiliki keterbukaan informasi publik. “Performa yang baik apabila daerah mampu melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara penuh,” jelasnya.
Lanjutnya, bahaya apabila suatu daerah tidak membentuk PPID. Menurutnya, hal itu dapat mengindikasikan daerah tersebut tidak transparan. “Jika suatu daerah tidak membentuk PPID, maka bisa diindikasikan daerah tersebut tidak transparan dan potensi korupsi masih tinggi,” katanya. (Ind)
