Watung Kans Penjabat Bupati Bolmong
MANADO – Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengirimkan tiga nama pejabat di lingkungan Pemprov Sulut, untuk menggantikan Bupati Bolmong Salihi Mokodongan yang berakhir 16 Juli mendatang. Pasalnya, sebagaimana perintah undang-undang, gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Sulut harus menyiapkan tiga orang pejabat untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Iya sudah saya tandatangani dan kirimkan ke Kemendagri. Waktu itu di bandara, saya lupa nama-nama mereka,” kata gubernur Olly. Ketua DPD PDIP Sulut itu juga mengaku menerima usulan dari Pemkab Bolmong, tapi karena tidak sesuai aturan jadi usulan tersebut tertahan. ”Aturannya tidak boleh pejabat setingkat kabupaten, karena itu usulannya dirubah,” kata gubernur.
Tak hanya itu, harapan masyarakat Bolmong terkait Penjabat (Pj) Bupati Bolmong diberikan kepada putera daerah yang bertugas di pemprov, juga kandas. Pasalnya, pada kunjungan Safari Ramadhan di Lolak Rabu (29/6), gubernur Olly mengungkapkan sesuai edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pejabat pemprov yang sudah menjadi Pj Bupati atau walikota tak bisa diangkat lagi pada jabatan itu. ”Harus diusulkan dengan pejabat eselon II lainnya dari pemprov,” imbuh gubernur. Itu pertanda, para birokrat asal Bolmong di pemprov seperti Rudi Mokoginta, Bahagia Mokoagow, Gun Lapadengan dan Rahmat Mokodongan tak bisa lagi menjadi Pj Bupati Bolmong.
Namun, sumber di gedung putih (Pemprov Sulut) mengungkapkan, dari tiga nama calon Pj Bolmong yang diusulkan gubernur ke Kemendagri, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi (BPP) Sulut Adrianus Nixon Watung SH yang berpeluang sebagai Pj Bupati Bolmong. ”Usulan Pj Bupati Bolmong dan Sangihe sudah ditandatangani pak gubenur dan dikirim ke Kemendagri. Untuk Bolmong, Pak Watung kepala BPP sepertinya kans Pj Bupati disana,” kata sumber yang meminta namanya tak ditulis.
Adrianus Nixon Watung salah satu pejabat senior di Pemprov Sulut. Sejumlah jabatan eselon II sudah disandangnya, yakni Kepala Biro Umum, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris DPRD Sulut, Asisten III Setprov, Kepala Dinas Perkebunan, dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP). ”Beliau salah satu birokrat yang matang di Pemprov Sulut. Apalagi sudah malang melintang di posisi eselon II, dan lulus Diklat PIM II tahun 2005,” imbuh sumber.
Saat dikonfirmasi melalui selulernya, kepala BPP Sulut Adrianus Nixon Watung mengaku masih konsen di jabatannya saat ini. ”Saat ini saya belum bisa berkomentar lebih. Intinya, saya selalu siap dengan perintah pimpinan,” katanya singkat. (sal)
