Tapal Batas Harus Rampung
BOLMONG – Warga mendesak kepada pemerintah segera merampungkan penyelesaian tapal batas Bolmong dan Bolsel. Pasalnya, sudah bertahun-tahun tapal batas tersebut tak pernah rampung. Ironisnya, sudah beberapa kali para petinggi pemerintahan baik provinsi maupun pemerintah pusat meninjau tapal batas tapi tak pernah ada keputusan jelas. “Ini harus segera dirampungkan sebab pemerintah mendapat kerugian jika tidak menetapkan tapal batas tersebut,” ujar Hamri, warga Lolayan.
Diketahui belum rampungnya tapal batas menyebabkan royalti PT JRBM tak bertuan. Sebab hingga kini baik Bolsel maupun Bolmong saling memperebutkan blok Bakan (lokasi tapal batas). Bahkan, setiap tahunnya royalti sekira Rp6 miliar terpaksa tertahan di Kementerian ESDM. “Memang setiap tahunnya ada sekira Rp6 miliar royalti JRBM yang tidak bertuan karena Bolsel dan Bolmong masih saling klaim tapal batas,” terang Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bolmong Kartina Mokoginta.
Sebelumnya, Kamis (3/2) lalu DPRD Sulut melakukan kunjungan ke Bolmong untuk meninjau tapal batas. Terlihat sebanyak 7 personil DPRD Sulut dari Komisi I dipimpin oleh Ferdinan Mewengkang melihat langsung lokasi tapal batas di Blok Bakan. Bahkan dalam kesempatan tersebut Mewengkang menegaskan penetapan tapal batas harus mengikuti proses pemekaran Kabupaten Bolsel yang telah disepakati. “Tapal batas harus mengikuti batas pembentukan Kabupaten Bolsel,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut dihadiri langsung Bupati Hi Salihi Mokodongan, Ketua DPRD Welty Komaling SE MM, Wakil Ketua Kamran Muhtar, Sekkab Drs Ashari Sugeha dan beberapa pimpinan SKPD. Bupati Bolmong dalam kesempatan tersebut mengatakan pihaknya telah meninjau lokasi tapal batas beberapa waktu yang lalu dan menghentikan sementara pembangunan gapura perbatasan. “Kami sudah melakukan negosiasi tapal batas namun belum ada kesepakatan,” tutup Salihi. (sal)
