Pembahasan APBD 2016 Diduga Diwarnai Permintaan Jatah Proyek
BOLMONG – Meski paripurna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 telah selesai dilaksanakan, namun proses pembahasan yang telah dilakukan, menyisahkan berbagai keluhan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow, yakni adanya permintaan jatah titipan proyek dari oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Yang sering membuat pembahasan dan paripurna APBD berjalan lambat karena belum ketemu deal-deal terkait proyek dengan SKPD. Bahkan ada yang memang terang-terangan meminta dengan cara menekan,” ujar sumber resmi harian ini, Minggu (20/12).
Dikatakan, dirinya menyayangkan agenda untuk kepentingan rakyat (Pembahasan APBD 2016) diwarnai dengan hal seperti itu. Akibatnya, proses pembahasan harus tertunda dan tidak berjalan dengan semestinya. “Kalau sudah disetujui permintaan, baru kemudian ada pembahasan dan paripurna. Ini kan sangat disayangkan. Jatah proyek deal, APBD bisa disepakati,” tambah sumber.
Bahkan, mereka mengaku merasa tertekan dengan kondisi itu. “Kami sangat memahami, tapi pada kondisi ini kemudian ada tekanan-tekanan, maka hal ini bisa berpengaruh pada kinerja dan realisasi pelaksanaan kegiatan fisik pada tiap tahun berjalan,” jelas sumber sambil meminta identitasnya dirahasiakan.
Wakil Ketua DPRD Bolmong, Ir Kamran Muchtar saat dikonfirmasi menegaskan, deal-deal proyek tidak ada dalam pembahasan antara DPRD dan SKPD. “Sejauh ini tidak ada diel atau permintaan seperti itu, semua berjalan sebgaimana seharusnya, kalaupun ada, sebatas aspirasi dan itu normal saja sesuai kondisi keuangan yang ada,” jelasnya.
Bahkan, untuk aspirasi pun kata Kamran, tergantung posisi APBD. “Tidak semua juga aspirasi ditanggapi APBD. Misalnya ada usulan di salah satu desa, itu tergantung kondisi APBD. Deal-deal itu tidak ada dalam pembahasan,” katanya.
Ketika disinggung jika terjadi hal itu, apakah secara lembaga DPRD akan memberikan sangsi kepada oknum anggota yang meminta jatah proyek ke SKPD?, menurut Kamran hal itu akan dilihat kedepanya. “Sangat tegantung seperti apa, kalau tekait dengan etika tentu BK akan turun. Tapi selama ini tidak ada seperti itu,” pungkasnya. (sal)
