Boltim

Tak Kantongi Izin, Warga Buyat Sebut PT Sanmas Ilegal

Alat berat milik PT Sanmas masih beroprasi di Hutan Buyat
Alat berat milik PT Sanmas masih beroprasi di Hutan Buyat

BOLTIM — Untuk meminta keadilan puluhan warga desa Buyat bersatu pada Jumat (3/7) lalu mendatangani kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Manado untuk melaporkan ulah PT Sanmas Mitra Abadi disertai bukti-bukti yang menguatkan bahwa perusahaan tersebut benar-benar melanggar aturan dan diduga tidak mengantongi izin sehingga dinilai ilegal.

Salah satu warga desa Buyat, Urip Modeong mengungkapkan ada beberapa pelanggaran PT Sanmas diantaranya diduga sudah melakukan pengrusakan lingkungan dengan pembabatan hutan diwilayah IUP PT Kutai Surya Mining dan Rihendy Trijaya. Selain itu, dalam melakukan operasinya menurut Urip, perusahaan sudah menggunakan puluhan alat berat.

“Mereka itu belum diketahui Dinas ESDM. Yang anehnya bagaimana mungkin perusahaan yang belum memiliki ijin tapi sudah bisa beroperasi, membukan jalan menggunakan puluhan alat berat dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat,”ketusnya.

Adapun upaya aksi untuk memblokir atau menghadang kegiatan perusahaan tersebut oleh warga sudah pernah dilakukan namun oleh PT Sanmas tidak menghiraukan hal tersebut dan menerobos masuk blokade jalan yang masyarakat tutup. “Kami dipukul mundur oleh alat berat mereka dan juga terdapat dua oknum Polisi namun bukan dari Polsek Urban Kotabunan yang notabenenya itu merupakan wilayah dari Polsek Kotabunan, bahkan kini pengamanannya sudah ditambah dua oknum TNI juga,”jelas Urip, yang juga menjabat KAUR pemerintahan desa (Pemdes) Buyat, didampingi warga lain dari enam desa lingkar tambang.

Warga lainnya, Irwanto Unonongo sangat menyesalkan ulah PT Sanmas karena tidak hanya sampai disitu namun perusahaan tersebut dinilai bisa berdampak sosial bagi masyarakat karena disatu sisi pengoperasian mereka secara mendadak tanpa ada sosialisasi terhadap masyarakat. “Mereka sangat ‘ekstrim’ langsung main serobot seakan-akan tidak lagi menghargai pemerintah dan masyarakat. Ini yang saya khawatirkan nantinya antara petugas keamanan mereka dan rakyat Buyat bisa ada gesekan,”ungkap Ir (Sapaan akrabnya,red)

Dedi Ani meminta agar kiranya pihak LBHI Manado dapat membantu dan menyelesaikan perkara tersebut karena dirinya mengkhawatirkan efeknya dapat berimbas terhadap para warga Buyat sendiri dalam artian bisa terjadi konflik antar warga. “Intinya kami menolak keras ilegal mining dan perusakan hutan yang dilakukan PT Sanmas dihutan Buyat. Oleh karena itu kami meminta kepada LBH Manado, segera mengambil langkah tegas menghentikan aktifitas perusahan ilegal tersebut,”tegas Dedi saat didampingi Ketua LSM Formakamtik Sulut, Pierson Rambing.

Sementara itu melalui anggota Divisi Latigasi dan investigasi LBH Manado, Aryanti Rahman memastikan segera menindak lanjuti dokumen laporan tersebut yang sebelumnya oleh para tim LBHI akan melakukan gelar perkara dan pengkajian.

“Laporan ini kita terima, dan akan berproses lebih lanjut. Intinya, jika masyarakat 6 desa mempercayakan kepada kami, maka kami akan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga nanti akan melakukan survei lokasi dengan menjalankan proses dukungan tanda-tangan warga apakah mereka akan menolak atau menerima perusahaan tersebut itu nanti kami akan lihat hasilnya. Yang pasti kalau telah melanggar aturan maka itu ada konsekwensi hukum,”jelas Aryati. (Sandy)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close