Bolmong

Rapat Paripurna LKPj Batal, Yasti: Bertentangan dengan PP Nomor 3 Tahun 2007

Yasti Soepredjo Mokoagow

BOLMONG– Rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bolmong Tahun 2018, yang sedianya dilaksanakan pukul 11.00 WITA, Rabu (8/5), batal digelar.

Pemicunya karena tidak hadirnya pihak eksekutif di gedung DPRD Bolmong itu, dalam pembahasan yang sudah lebih dulu dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus).

Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling menduga sesuai dengan informasi yang diterimanya, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh ASN untuk tidak diperkenankan hadir dalam rapat.

“Tatkala, ada instruksi dari bupati, menurut kami ini adalah sesuatu yang keliru. Rekomendasi pansus ini sebetulnya, advis atau masukkan kepada bupati dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kinerja dari SKPD,” tegasnya.

Menurutnya, bupati harusnya merespon baik, karena paripurna ini bersifat masukan kepada bupati hal-hal yang mungkin dalam kacamata DPRD Bolmong, untuk mengawasi jalannya pemerintahan, dan itu tidak dilakukan.

“Agar supaya nanti ke depan, apabila bupati mengambil kebijakan untuk mengevaluasi perangkatnya, ini adalah salah satu sarana yang bisa bupati gunakan untuk menggunakan hukuman dan penghargaan kepada pihak-pihak yang mungkin kinerja buruk atau baik,” jelas Welty.

Hal ini akhirnya kata Welty, menjadi preseden buruk dari pemerintahan daerah.
Padahal, dia berpendapat, melalui mekanisme DPRD Bolmong yang sudah dilakukan, Pansus sudah bekerja, dan hari Senin (6/5), DPRD juga lewat Banmus sudah memutuskan bahwa paripurna dilangsungkan hari Rabu (8/5).

“Pansus sudah bekerja dengan baik, dan sudah memanggil seluruh dinas badan diambil keterangan. Namun tatkala ada pemboikotan seperti ini, saya kira ada upaya yang sangat keliru,” tuturnya.

Terkait, langkah apa yang akan diambil DPRD Bolmong, Welty mengaku bahwa selanjutnya, akan dibicarakan dengan anggota lainnya langkah-langkah lembaga secara konstitusi, laporkan ke gubernur bahkan ada kemungkinan hingga ke Mendagri.

Sementara itu, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow menegaskan bahwa, alasan ketidakhadiran pihak eksekutif pada rapat paripurna tersebut karena sudah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, yang disampaikan Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling keliru karena ketidakpahaman akan permasalahan yang terjadi.

“Kami mengacu pada PP Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD Kepada Pemerintah, LKPj Kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat. Dalam PP itu khususnya Pasal 17 LKPj akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Juncto pasal 23 ayat (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna,” ungkap bupati dalam rilis yang disampaikan Kepala Bagian Humas TUP dan Protokoler Setdakab Bolmong, Parman Ginano, Rabu (8/5).

Namun kenyataannya, lanjut Yasti, rapat paripurna DPRD Bolmong dilaksanakan tanggal 4 April 2019 atau telah lewat waktu.
Dia pun merinci lagi, Pasal 23 ayat (4) keputusan DPRD tentang hasil pembahasan disampaikan paling lambat tiga puluh hari setelah LKPj diterima. Jika dihitung sejak 4 April 2019, 30 puluh hari adalah 4 Mei, sedangkan rapat paripurna baru dilaksanakan tanggal 8 Mei 2019.

“Maka yang berlaku adalah ayat (6) apabila dalam jangka waktu 30 hari tidak ditanggapi maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Atas dasar itu kami berpendapat rapat paripurna telah kedaluwarsa dan cacat prosedur serta terkesan dipaksakan,” jelasnya.

Memang, kata Yasti, rekomendasi dari DPRD Bolmong merupakan salah satu langkah evaluatif menyangkut kinerja SKPD, namun masih ada LHP BPK yang menjadi bahan evaluasi tentunya di samping evaluasi secara internal yang dilakukan dengan mengacu pada capaian kinerja masing-masing SKPD.

“Kami tentunya keberatan kalau dikatakan bertindak konyol. Harusnya selaku pimpinan lembaga legislatif di Bolmong, beliau (Welty, red) mengetahui dasar hukum sebagai rujukan dalam bertindak sehingga tidak sembarangan dalam berbicara,” ungkap Srikandi Bolmong ini.

Sementara, soal sikap Pemkab Bolmong jika masalah ini akan dilaporkan ke Pemerintah Propinsi Sulut, bahkan hingga ke Kemendagri, Yasti malah mengaku siap menunggu jika hal itu diseriusi.

“Sama juga dulu ketika penetapan APBD 2018 yang sempat ada kendala. Toh kita mampu mendudukan masalah itu dengan jernih dan terbukti siapa yang bertindak sesuai ketentuan dan siapa yang asal bunyi,” bebernya.

Perlu diingat kata Yasti, salah satu hal mengapa dirinya tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, karena tidak quorum dalam rapat Banmus DPRD Bolmong dalam hal untuk memutuskan diselenggarakan paripurna atau tidak.

“Tetapi ketua dewan tetap melaksanakan paripurna yang dasar pelaksanaannya kabur. Untuk itu jika laporan itu diseriusi, lampirkan dalam laporan dokumen berita acara dan absensi biar masalah ini menjadi terang,” tantangnya. (Ind)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: