Bolmong

Bawaslu Bolmong Bakal Tertibkan APK yang Dipasang tak Berdasarkan Aturan

BOLMONG– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolmong sementara menyusun kajian hukum untuk menindaklanjuti, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang tak sesuai aturan.

Ketua Bawaslu Bolmong Pangkerego mengatakan, dari hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Desa dan Kecamatan, pemasangan APK banyak berada di bahu jalan dan tidak mengindahkan aturan Bawaslu.

“Aturan pemasangan APK sebagaimana diatur dalam UU 7 pada pasal 298 ayat 2 dan 3, PKPU 23 pada pasal 23 terkait pemasangan APK di tempat umum yang bukan titik yang ditentukan oleh KPU, sehingga juga menyimpang dari pasal 30, 31 ayat 2 bagian e, f, g, h, pasal 33 junto 32 ayat 1, pasal 34 serta tidak menaati perbawaslu 28,” ungkapnya.

Dia menambahkan, intinya adalah pemasangan APK tidak mengacu pada aturan di mana lahan ataupun ruang publik yang bukan titik pemasangan APK justru dijadikan tempat pemasangan APK. Padahal menurutnya, seharusnya pemasangan APK harus memperoleh ijin dari pemilik, baik swasta dan perorangan.

“Saat ini banyak Caleg DPD dan Caleg DPRD Provinsi, menggunakan bahu jalan yang melanggar etika, estetika, keindahan kenyamanan dan keamanan. Apalagi soal ijin pasti tidak terpenuhi karena bahu jalan adalah fasilitas publik dalam hal ini pengguna jalan, sehingga etika dan estetikanya tak terpenuhi sama sekali,” tuturnya.

Di sisi lain APK yang diproduksi oleh KPU yang jelas titik pemasangannya justru tidak dipasang, beberapa caleg DPD dan Caleg DPR RI serta Provinsi sepertinya tidak memahami terkait pemasangan yang tidak boleh di sembarang tempat.

Lanjutnya, untuk Caleg DPRD melalui peserta pemilu masih terkendali. Dimana pemasangannya dominan di area di dalam pagar pekarangan rumah sehingga pihaknya tidak begitu disibukkan dengan baliho caleg DPRD. “Meskipun sebagian kecil ditemukan pemasangan yang ijin dalam bentuk lisan, namun kami juga sudah menghimbau langsung ke caleg dan parpol agar memenuhi ijin secara tertulis untuk memenuhi syarat administrasinya sebagaimana dalam peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, dalam selang waktu kajian hukum sudah siap untuk direkomendasikan sebagai langkah penindakan terhadap APK yang telah diident
ifikasi melanggar,” ucap Pangkerego.

Tak hanya itu, katanya sebelumnya Bawaslu melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sudah menyurat ke para Caleg DPRD sebelum ada penertiban sehingga kekuatan hukum berdasarkan regulasi kami jalankan dan sebelumnya juga telah dilaksanakan rakor bersama para LO dan KPU, Satpol PP dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bahkan melibatkan Kepolisian Resort Bolmong yang saat ini telah menjadi Kepolisian Resort Kotamubagu. (Ind)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Close
Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: