Bolmong

Puluhan Mahasiswa Lakukan Aksi Penolakan Sawit di Bolmong

BOLMONG— Penolakan terhadap penanaman sawit oleh PT Anugerah Sulawesi Indah (ASI)  di Bolmong terus menuai penolakan. Jika sebelumnya beberapakali masayarakat penggarap lahan produktif melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas penanaman kelapa sawit di Bolmong.
Kali ini, Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Bolaang Mongondow Raya yang tergabung dari KPIBM, KPMKL, FKMIL, FPMIK, DERMAGA-BM dan KPA-KTG bersama masyarakat penggarap eks lahan Hak Guna Usaha (HGU) menggelar aksi penolakan sawit, Kamis (22/11) di kantor Bupati Bolmong.
Menurut para masa aksi, rencana pengembangan kelapa sawit oleh PT ASI tersebut mengancam perekonomian masyarakat serta lingkungan di tanah Bolmong.  “Alasan kami menolak sawit diantaranya, lokasi perkebunan memiliki lahan produktif, berupa tanaman kelapa, jagung dan padi. Untuk itu selaku mahasiswa kami terpanggil untuk melakukan aksi. Karena lahan HGU sudah digarap warga puluhan tahun dan tempat mengais rezeki untuk kebutuhan hidup. Makanya kami minta, pemerintah mengkaji sebelum lebih banyak lagi dampak negatif yang dihasilkan bertambah besar. Serta segera mengeluarkan surat pencabutan izin dari perusahaan yang beroperasi di bolmong,” tegas kordinator lapangan (Korlap) Ade Saputra, dalam orasinya.
Sementara itu, satu diantara masyarakat yang menggelar aksi bersama mahasiswa, yakni Muslim Paputungan, warga Desa Tombolango meminta pemerintah secepatnya menyelesaikan polemik sawit tersebut. Pasalnya, sejauh ini perusahaan terus menggusur lahan untuk ditanami sawit.
Bahkan kata dia, petani yang baru menanam merasa rugi karena perusahaan tidak menghentikan penebangan pohon kelapa dalam yang akan dialih fungsikan ke tanaman sawit. “Kasihan kami telah menggarap lahan dengan puluhan tahun. Kalau ini berlanjut nantinya kami sudah tidak punya lahan lagi. Untuk itu kami berharap pemerintah secepatnya mencari solusi terbaik,” pintanya
Dalam aksi tersebut, puluhan mahasiswa diterima langsung Asisten I Derek Panambunan. Menurut Derek, pihak pemerintah akan mengkaji dan membukakan forum untuk membicarakan hal ini lebih dalam bersama mahasiswa dan masyarakat. “Saya harap mahasiswa tetap dalam pendirian sebagai kader-kader bangsa dan kaum intelektual. Olehnya, kita sebagai negara hukum harus mengikuti aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Panambunan.
Sementara itu, Camat Lolak, Deyselin Wongkar mengatakan, pemerintah sementara mengkaji terkait permasalahan tersebut. Maka dari itu pihakanya meminta kepada mahasiswa dan mayarakat bersabar dengan proses yang sedang dijalankan. “Mari kita ikuti aturan dan proses yang sedang dijalankan pemerintah sesuai keinginan masyarakat,” ujar Wongkar. (Ind)
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: