AdvertorialBolmong

Dipimpin Sekda, APBD Tahun 2019 Dibahas

BOLMONG— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong mulai lakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Buktinya, dipipin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang, pembahasan dilaksanakan, di Lantai III Kantor Bupati sejak Rabu-Kamis (7,8/11).
Diketahui, pembahasan APBD itu, telah melalui beberapa tahap mulai dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, hingga penepatan bersama DPRD Bolmong tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) pada September lalu.
Ada hal menarik dalam pembahasan APBD kali ini, dipipin Sekda dengan menerapkan sistem e-Planning dan e-Budgeting yang telah terkoneksi dari tingkat pemerintah desa (Pemdes) dan Kecamatan. “Bolmong merupakan daerah pertama di Sulut yang menggunakan aplikasi e-Budgeting dalam menjalankan proses perencanaan dan pengganggaran,” ungkap Sekda.
Pemkab Bolmong menginginkan perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi sampai di monitoring dan evaluasi (Monev) hingga pelaporan. “Aplikasi ini efektif dan efisien mencegah dan menekan praktik-praktik korupsi seminimal mungkin dari tingkat bawah, terutama dalam penggunaan Dandes atau ADD. Sehingga, program tersebut tidak memberikan celah untuk memainkan anggaran mulai dari tingkat Desa sampai daerah,” jelasnya.
Dirinya juga melakukan kajian dan evaluasi semua program  setiap perangkat daerah yang di bahas. Apabila program tidak cocok atau tidak sesuai, maka Sekda langsung memerintahkan untuk menghapus kegiatan tersebut.
Selain itu, agenda-agenda yang tidak penting dan saat perangkat daerah tidak mampu menyampaikan atau memberikan argumentasi tentang program yang diusulkan, maka Sekda Tahlis langsung meminta admin menghapusnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Fico Mokodompit mengatakan, setiap Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah dievaluasi langsung oleh Sekda secara detail.  “Satu persatu RKA seluruh SKPD dievaluasi oleh Sekda, ini penting agar setiap program belanja di SKPD sesuai dengan standar harga yang ditetapkan dan sasaranya jelas,” jelas Fico.
Ia menambahkan, apa yang telah tercantum dalam e-planning akan terintegrasi langsung dengan e-budgeting. “Jadi tidak ada lagi program-program baru diluar e-planning yang terbaca di e-budgeting semua berdasarkan sistem,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone menambahkan penerapan sistem e-Planing dan e-Budgeting merupakan upaya mencegah dan menekan praktik-praktik korupsi seminimal mungkin dari tingkat bawah, terutama dalam penggunaan Dandes atau ADD. “Ini menjadi tolak ukur pencegahan korupsi. Menjadi satu bukti Bolmong sebagai daerah peringkat pertama dalam pencegahan korupsi,” ujarnya.
Bupati Yasti saat kegiatan Musrembang daerah lalu menegaskan kepada para kepala perangkat daerah agar saat menyusun program mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, program setiap dinas wajib memiliki manfaat bagi masyarakat bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran saja.
Lanjut Yasti, semua itu demi  pencapaian visi misi Pemkab Bolmong menuju Bolmong Hebat. “Laksanakan skala prioritas dengan mengacu pada pembangunan daerah agar jadi efisiensi dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Harus ada input, outcome, impact dalam setiap program,” tegasnya. “Semua program jangan hanya bersifat seremonial saja yang tidak ada dampak dan manfaat bagi masyarakat,” katanya mengakhiri. (Ind/Adve)
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: