Bolmong

Masyarakat Berhak Laporkan Apabila Wajib Pilih tidak Terakomodir Dalam DPT

BOLMONG— Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar hasil verifikasi dan pencoklitan di tingkat desa. Dimana hak sebagai warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak memilih dan dipilih.
Pada Pasal 167 UU No. 7 tahun 2017 yang mengatur tentang tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sangat jelas. Begitupula pada PKPU 5, PKPU 7 dan PKPU 20 semua  telah diatur berdasarkan kebutuhan Tahapan Pemilu.
Pada Bab IV UU No. 7 tahun 2017 mengatur tentang hak memilih pada Pasal 198, 199, 200. Pada Bab V mengatur tentang penyusunan daftar pemilih. Pada bab ini telah dituangkan pada bagian pertama sampai pada bagian ke delapan tentang pengawasan dan penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih.
Pada pasal 219 menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman DPT, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.
Terkait hal ini, Bawaslu Kabupaten/Kota telah mencermati lewat pengawasan melekat baik di tingkatan desa, kecamatan, dan sampai tingkatan kabupaten dengan berbagai kajian dan telaah, terhadap hasil penetapan DPT masih banyaknya data yang perlu perbaikan dan akan menjadi rekomendasi untuk ditindak lanjuti demi menjaga hak keikutsertaan masyarakat Bolmong dalam menyalurkan hak pilihnya.
“Dengan adanya temuan kami  terkait data pemilih yang tidak memenuhi syarat misalnya pindah domisili, meninggal dan tidak memenuhi syarat wajib pilih tentunya harus menjadi perhatian khusus dimana daftar TMS ini adalah seharusnya tidak lagi menjadi bagian yang terakomodir di DPT,” ungkap Ketua Bawaslu Bolmong Pangkerego.
Menurutnya, terkait hal ini, bagaimana dengan masyarakat yang memenuhi syarat wajib pilih sebagaimana amanat Undang-undang tentunya harus terakomodir di DPT. “Harapan kami harus menjadi bagian rekomendasi terpenting untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dalam tahapan pemilu khususnya pada pemungutan suara di pemilu 2019 nanti,” tambahnya.
Lanjutnya, penempelan atau pengumuman daftar pemilih telah dilakukan di tingkat PPS, kesempatan inipula harus menjadi perhatian kepada masyarakat untuk mencermati apakah masyarakat wajib pilih telah terdaftar di DPT. “Jika tidak maka sudah seharusnya menyampaikan kepada pengawas pemilu di desa masing-masing, atau disampaikan kepada panwaslu kecamatan dan Bawaslu Kabupaten untuk ditindak lanjuti sebagai upaya memaksimalkan rekomendasi yang sudah kami siapkan dan akan dilayangkan ke KPU Bolmong.  Masyarakat Berhak untuk melaporkan terkait ketidak terakomodirnya wajib pilih dalam DPT,” katanya mengakhiri.(Ind)
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: