AdvertorialBolmong

DPRD Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Tiga Ranperda

BOLMONG– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), gelar Rapat Paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat 1 atas Ranperda inisiatif  DPRD diantaranya: Bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Kabupaten layak anak dan tiga Pengendalian dan penaggulangan rabies. Serta, ranperda usulan eksekutif tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017,  dan rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat II penetapan persetujuan atas ranperda inisiatif DPRD tentang badan permusyawaratan Desa, Kamis (19/7) di ruang paripurna, kantor DPRD Bolmong.
Hadir dalam rapat paripurna itu, Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling sebagai pimpinan rapat, Wakil Ketua Kamran Muchtar, Abdul Kadir Mangkat, Anggota DPRD Bolmong, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, Wabup YannI Ronny Tuuk, Sekda Tahlis Gallang, para Asisten dan SKPD, Forkopimda, Camat, Lurah dan Sangadi.
Berdasarkan, pandangan fraksi diantaranya Gerindra yang dibacakan Esra Panese, PDI-P dibacakan Sunny J Dampi, PAN dibacakan I Nyoman Sarwah, Golkar dibacakan I Ketut Sukadi, Demokrat dibacakan Ramli Manggopa, dan fraksi Kebangkitan Nasional Sejahtera dibacakan Chindra Opod. Seluruh fraksi menerima serta menyetujui ranperda dibahas pada tahapan selanjutnya.
Dalam sambutanya, Welty mengatakan berdasarkan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka tertib administrasi, pembentukan produk hukum daerah, perlu dilakukan penyusunan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi. “Ranperda berasal dari DPRD dan dilakukan dengan kegiatan yakni, penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan badan pembentukan peraturan daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah,” ugkapnya.
Selain itu menurunya, pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah dan tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.  “Pembahasan rancangan peraturan daerah baik dari usulan eksekutif maupun inisiatif DPRD dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II,” jelasnya
Menurutnya, adapun surat dari pemerintah daerah tentang permohonan penjadwalan rancangan peraturan daerah tetang laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun 2017 oleh pimpinan dewan telah diteruskan ke Badan Musyawara DPRD.  “Hal ini sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukun daerah,” katanya.
Setelah mendengarkan tanggapan eksekutif atas ranperda inisiatif DPRD serta pandangan umum fraksi-fraksi dewan atas laporan pertangungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bolmong tahun 2017 kata Welty, maka pihaknya berkesimpulan bahwa rancangan peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD dan usulan eksekutif, dapat diterima untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. “Dengan telah berakhirnya seluruh rangkaian rapat Paripurna dewan dalam rangka pembicaraan tingkat I atas Ranperda inisiatif DPRD dan usulan eksekutif, maka rapat paripurna DPRD Bolmong pada hari ini kami tutup secara resmi,” tandasnya
Sementara itu, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dalam sambutannya, menyampaikan, ucapan  terima kasih kepada DPRD terkait pembahasan mulai dari tahap awal hingga bisa ditetapkan sebagai perda. “Semoga usaha kita semua dalam mewujudkan masyarakat Bolmong yang hebat, sejahtera, adil dan makmur dapat tercapai,” katanya mengakhiri. (Ind/Adve)
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: