Politik

Sempat Kelabakan saat Sidang Sengketa Pilkada, Ali : Majelis Tak Paham Kasus yang Diadukan

Suasana sidang sengketa tahapan Pilkada yang digelar oleh DKPP RI di Kantor Bawaslu Sulut.

PROBMR.COM, MANADO– Sidang sengketa tahapan Pilkada Kotamobagu yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu RI, di kantor Bawaslu Sulut Kamis (26/04) kemarin berlangusung alot.

Pasalnya, pada saat sidang tersebut pihak penggugat paslon Jainuddin Damopolii – Suharjo Makalalag (JaDi-Jo) yang diwakili ketua LSM Gempur Robianto Suid sebagai advokad JaDi-Jo menghadirkan tiga orang saksi.

Sama halnya pihak terlapor Panwas Kota Kotamobagu, juga menghadirkan saksi, dua orang PPL dan satu staf panwascam.

Diketahui, sidang tersebut terkait kasus verifikasi faktual ulang syarat dukungan paslon independen JaDi-Jo. Pihak panwas Kotamobagu sebagai terlapor karena diduga melakukan intimidasi dalam verfak tersebut.

Menariknya, seperti dilansir Totabuanews.com Rabu (26/4) salah satu saksi yang dihadirkan oleh pelapor, Ali Aduka, terlihat lebih gugup saat Hakim mempertanyakan status Ali sebagai saksi. ”Ooooo mendampingi terlapor. Terus apa yang saudara akan jelaskan, sebagai pendamping saudara menjelaskan pendampingan saudara ?,” tanya hakim.

“Saya itu mau menjelaskan kedudukan saudara. Sebentar dulu, dengarkan dulu ini berkaitan dengan bagaimana kami akan menilai kwalitas peran saudara sebagai saksi, paham ya ? jangan sampai kami salah menilai kesaksian. Ingat dimana pun namanya pendamping itu tidak bisa berkedudukan sebagai saksi bagi orang yang didampingi,” kata hakim.

Usai majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada saksi Ali, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terlapor ketua panwas Kotamobagu Musli Mokoginta untuk bertanya kepada Ali. “Jadi anda disini sebagai saksi, asal anda tau saksi itu melihat, menyaksikan atau terlibat langsung dalam persoalan. Apakah anda Ali melihat langsung kejadian itu?,” tanya Musly kepada saksi Ali.

Saksi Ali pun terdiam selanjutnya menjawab kalau dia hanya mendengarkan dari orang lain.

Setealah ketua Panwas Musly memberikan pertanyaan kepada saksi Ali, sidang sengeketa tahapan pilwako Kotamobagu oleh DKPP tersebut di tutup, sembari menunggu hasil.

Sementara itu, Ali Aduka saat dimintai tanggapannya, menilai proses sidang yang dilakukan oleh DKPP terkesan diskriminatif. “Kami tidak diberi ruang untuk memberikan penjelasan secara mendetail, kami menduga majelis tidak netral dan ada kesan membela Panwas KK, padahal sangat jelas Panwas telah mengantongi bundelan B1KWK yang notabene adalah dokumen rahasia yg tidak bisa dikantongi Panwas,” ungkap Ali.

Lanjut Ali, dalam sidang kemarin pihaknya ingin membuka kedok Panwas KK, yang telah menjerat beberapa LO dengan dugaan menggunakan B1KWK bodong.

“Karena dalam sidang beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri Kotamobagu keterangan pelapor kepada LO JaDi-Jo sama dengan keterangan yang disampaikan oleh ketua Panwas kemarin sidang kemarin. Kedua-duanya beralasan yg sama terkait cara mendapatkan B1KWK, yaitu dari org yg tdk dikenal,” kata Ali.

Harusnya kata Ali, majelis mengkonfrontir keterangan keduanya. “Sehingga Kami menilai majelis tidak paham terkait kasus yang diadukan atau tidak, dugaan kami majelis punya keberpihakan tersendiri kepada terlapor,” tambah Ali.

Selain itu, selaku saksi Ali mengkritisi pelaksanaan sidang oleh DKPP kemarin. Sebab hanya berlangsung beberapa jam saja, dan hanya sekali dilaksanakan.

“Kami khawatir keputusan yang diambil oleh DKPP tidak objektif nantinya. Dan ada perbedaan perlakuan majelis terhadap 2 pelapor. Pelapor pertama yg digelar sidangnya diberi ruang seluas-luasnya sedangkan kami pelapor kedua yang digelar sidang kedua tidak diberi ruang yang sama. Kami kecewa melihat sikap DKPP yang kami anggap sangat diskriminatif,” tutup Ali. (tbn/ddj)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: