Bolmong

15 ASN Lingkup Pemkab Bolmong Diberikan Sanksi Disiplin

BOLMONG— Sebanyak 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), dijatuhkan hukuman sanksi disiplin.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong Umarudin Ambah melalui Kepala Bidang Displin, Fasilitas Profesi dan Informasi Aparatur Abdussalam Bonde,  mengatakan, pemberian sanksi tersebut, dikarenakan para ASN telah melanggar kode etik sebagai aparatur, dan melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010.  “15 ASN yang mengikuti sidang kode etik, rata-rata didominasi kasus perceraian. Selain perceraian, ada juga kasus perselingkuhan. Saat ini ada 10 kasus perceraian, dua kasus perselingkuhan, dan tiga kasus pelanggaran kode etik,” katanya pekan lalu.
Dia menjelaskan, sanksi yang akan diberikan nantinya ditentukan pada saat putusan majelis sidang kode etik. Sedangkan untuk pelaksanaan sidang kode etik, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pimpinan. Namun katanya, jika sudah mengikuti sidang kode etik, otomatis akan ada sanksi yang diberikan.  “Dari 15 ASN yang disidang didapati satu ASN yang terancam di pecat dengan tidak hormat, karena yang bersangkutan tidak masuk selama 60 hari. Sementara kasus perselingkuhan akan diberikan sanksi lagi. Aturannya, jika laki-laki yang terbukti berselingkuh, maka sanksi yang diberikan penurunan pangkat. Tapi kalau perempuan bisa saja dipecat dengan tidak hormat. Sedangkan kasus cerai mungkin hanya diberikan pembinaan saja,” jelasnya.
Dia menambahkan, pihaknya sudah mengajukan nama-nama untuk dilakukan sidang kode etik. Pemberian sanksi kepada ASN merupakan amanat dan aturan perundang-undangan sebagai aparatur (Abdi Negara). Apalagi lanjut dia, dibawah pemerintahan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, Wabup Yanny Ronny Tuuk serta ditopang Sekda Tahlis Gallang, melakukan penataan disiplin birokrasi. Hal ini dilakukan, agar para ASN betul-betul bekerja dan mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.  “Penataan disiplin itu sangat penting. Jika melakukan pelanggaran, maka wajib diberikan sanksi. Ini juga agar ada efek jerah bagi ASN,” katanya mengakhiri. (Ind)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: