Terkendala Bendahara, PNS Bolmong Belum Terima Gaji

BOLMONG— Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, hingga minggu ke Tiga Januari belum terima gaji.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, Fico Mokodompit mengatakan, saat ini masih sementara perampungan semua data dan dokumen keuangan daerah untuk tahun anggaran 2018. “Ya, sementara proses input. Kita akan upayakan secepatnya rampung,” ungkapnya.

Sementara itu, alasan lain keterlambatan proses keuangan juga lantaran bergesernya hampir semua jabatan bendahara di masing-masing SKPD pasca rolling jabatan, belum lama ini. Dengan begitu, posisi jabatan pengelola keuangan mulai dari bendahara, PPTK dan PPK di masing-masing SKPD harus terisi dulu. “Posisi bendahara, PPTK dan PPK harus terisi dulu. Kemudian mengusulkan dana ke Badan Keuangan,” tuturnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang menegaskan kepada suluruh pimpinan SKPD untuk segera memasukkan usulan nama untuk posisi seluruh pengelolah keuangan terutama bendahara. “Gaji PNS terkendala belum adanya bendahara SKPD. Dan saat ini masih ada beberapa SKPD yang belum mengusulkan nama bendahara. Jadi saya minta agar secepatnya diusulkan,” tegas Tahlis.

Untuk posisi pejabat pengelola keuangan di SKPD harus dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Sementara, sistem SK tersebut bersifat kolektif. “Jadi kalau masih ada satu SKPD yang belum mengusulkan nama bendaharanya, maka SK belum bisa diterbitkan. Karna ini kolektif. Jadi saya minta secepatnya, agar gaji pegawai bisa kita pressure untuk minggu ini,” bebernya.

Mantan Sekda Bolsel dan Kotamobagu ini bahkan memberikan kesempatan kepada SKPD untuk mencari bendahara ke SKPD lain, kalau di SKPD tersebut tidak ada staf yang berkompeten dalam posisi bendahara. “Kalau ada di satu SKPD tidak tersedia bendahara, sementara di SKPD lain yang kualifikasi atau kompetensinya berlebih maka bisa saling koordinasi. Laporkan melalui Asisten III nanti kita tindaklanjuti bersama dengan instruksi untuk pindah,” ujar Sekda Tahlis.

Hal ini dilakukan agar sistem bisa berjalan dengan baik. Tidak ada satu SKPD yang lemah. Kita ini satu sistem. Jangan semuanya menumpuk di satu SKPD, sementara SKPD lain jadi lemah. Supaya samua SKPD seimbang,” kuncinya. (Ind)