Bolmong

Penggunaan Dandes Disosialisasikan

BOLMONG– Untuk mengawal dan mengamankan penggunaan Dana Desa (Dandes), Kejaksaan Negeri Kotamobagu melaksanakan Sosialisasi Dandes bersama dengan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan di 15 Kecamatan, serta 200 Desa yang ada di Bolmong Jumat, (25/8) di ruang rapat lantai II Kantor Bupati di Lolak.

Kepala  Kejaksaan Negeri Kotamobagu,  Dasplin SH MH mengatakan, bahwa sosialisasi ini merupakan perintah langsung dari Pak Presiden RI Jokowidodo melalui Kejagung, Kejati dan diteruskan ke Kejari.

“Sesuai tugas yang langsung diberikan Pak Presiden, maka sosialisasi ini sudah kami laksanakan di Tiga Daerah, masing-masing Kota-Kotamobagu, Bolsel, dan Bolmong. Sedangkan untuk Boltim juga secepatnya akan disosialisasiakan, untuk Bolmut itu tidak sebab disana ada Kejaksaan,” ungkapnya.

Dijelaskan, saat ini sudah ada beberapa laporan yang masuk ke Kejari Kotamobagu terkait pengelolaan Dandes di Bolmong, dan bahkan ada yang sudah 2 kali dipanggil. “Hal ini terus dikomunikasikan dengan Ibu Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow. Boleh saja kami tidak menahan oknum Sangadi tersebut asalkan yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara” bebernya.

Sosialisasi tentang tekhnis pengelolaan Dandes ini juga disampaikan langsung oleh Marianti Lesar SH dari Kejari Kotamobagu. Pada sesi tanya jawab Kepala Kejari juga mengingatkan agar para pendamping Desa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, jangan hanya menerima biaya perjalanan dinas namun tidak bekerja. “Bagi para pendamping Desa yang tidak mengarahkan para Sangadi dan hanya mengambil uang SPPD silahkan laporkan kepada kami dan akan diteruskan kepada pimpinan” jelasnya.

Ditambahkan, jumlah Dandes meningkat setiap tahun, oleh karena itu perlu peran serta masyarakat, Pemerintah, pihak penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pengelolaannya dalam rangka mensukseskan Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK yang ketiga.

“Ini harus diperhatikan, mengingat Nawacita membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutupnya. (Ind)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close