Bolmong

7 ASN Bolmong Terancam Dipecat

Tahlis Gallang

BOLMONG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) belum menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terkait PP tersebut sudah ditentukan dan ditetapkan, dan telah diatur pemberhentian kepada PNS yang melakukan kesalahan.

Terkait edaran tersebut diakui oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang. Bahwa Pemkab Bolmong telah menerimanya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Ini masi akan dikonsultasikan kembali, tapi kita masi ragu untuk diberlakukan. Sebab masi menunggu kepastian karena PP ini baru lahir tahun ini,” ungkapnya Kamis, (24/8).

Lanjutnya, untuk rencana penerapan PP ini di Pemkab Bolmong. Ada tujuh orang ASN yang akan dipecat, masing-masing golongan Empat ada Tiga orang dan itu sudah menjadi kewenangan Gubernur ketika KASN menyatakan harus proses, maka konsekwensinya akan diproses untuk ditindaklanjuti. Karena kalau tidak, Pemkab Bolmong yang akan disalahkan bahkan mendapat sanksi. Selain itu, menurutnya pemberlakukan sanksi disiplin terhadap ASN, kewenangan bupati juga terbatas.  “Bupati memiliki kewengangan hanya golongan III D ke bawah. Kalau 4 A dan 4 B itu menjadi kewwnangan Gubernur. Nah, untuk golongan 4 C ke atas maka itu kewenangan Presiden melalui Mendagri,” ujarnya.

Diketahui, terkait  PP Nomor 11 Tahun 2017 sudah diberlakukan di Kotamobagu dan Bolmong Mongondow Timur (Boltim) untuk skala BMR. Tercatat, di boltim ada sekitar Delapan ASN yang dipecat. Sedangkan Kotamobagu ada Dua ASN. (Ind)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close