Wapres Minta Energi Panas Bumi Jadi Prioritas
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan tingkat elektrifikasi di Indonesia masih rendah dibandingkan negara di Asia lainnya. Untuk itu, dia meminta agar program pembangkit listrik dioptimalkan.
Salah satu program yang diminta JK menjadi prioritas adalah pembangunan pembangkit listrik dengan sumber energi baru terbarukan (renewable energy), yaitu energi panas bumi atau geothermal energy.
“Kita ingin suatu negeri yang maju tapi bersih dan hidupnya lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya mengharapkan geothermal energy menjadi bagian yang menjadi prioritas,” kata JK membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition ke-4 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/8).
Apalagi, menurutnya, energi fosil sudah sangat sulit ditemukan dan sudah mulai ditinggalkan karena menyebabkan kotornya lingkungan. Sehingga energi baru terbarukan diharapkan mampu menjadi solusi.
Ditambah lagi, hingga tahun 2025 mendatang pemanfaatan energi baru dan terbarukan diwajibkan mencapai 25 persen. Dengan skema pemanfaatan energi, 50 persen energi fosil, 25 persen energi gas dan 25 persen energi baru terbarukan.
“Saya harapkan agar semuanya dipercepat. Waktu sisa tiga tahun kabinet ini. Jadi semuanya harus dipercepat, disegerakan dan dengan standar-standar yang ada,” ujarnya.
Meskipun, lanjutnya, pemanfaatan energi panas bumi ataupun energi air memiliki kekhususan dan mahal. Dalam artian, tidak selamanya 100 persen berhasil sehingga harus ada penanganan yang lebih khusus.
Potensi Besar
Dorongan memanfaatkan energi panas bumi, dirasa perlu karena melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia, yaitu mencapai 30 gigawatt (GW) yang baru akan dirasakan manfaatnya sebesar 1,5 GW.
Walaupun, ungkap JK, pemerintah baru menargetkan pemanfaatan energi panas bumi guna menghasilkan listrik sebesar 7.000 MW hingga tahun 2025 mendatang.
“Tujuh ribu MW kalau sudah tersedia 1.500 MW, artinya setiap tahun harus dibangun setidak-tidaknya 500 MW,” ungkapnya.
Untuk mewujudkannya, JK meminta dukungan perusahaan swasta disamping tentunya PT Pertamina dan PT PLN.
Secara terpisah, Menteri Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Archandra Tahar memastikan dukungan dari kementeriannya untuk memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi penghasil listrik di Tanah Air.
Oleh sebab itu, dia mencanangkan tiga kebijakan untuk meningkatkan pengembangan panas bumi. Pertama, penugasan kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Dengan tujuan, mempercepat pengembangan.
Kedua, menyusun harga listrik bumi dengan skema fix price (harga pasti) atau tanpa negosiasi harga. Ketiga, penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi kepada pemenang tender sehingga pengembang sekaligus melakukan eksplorasi saat survei telah selesai dilakukan.
sumber:Beritasatu.com
