Jabatan Ashari Digoyang, Posisi Sekda Definitif jadi Rebutan
BOLMONG – Saling rebut jabatan Sekda Bolmong semakin ketat. Para ‘9 jenderal’ atau pejabat senior di Pemkab Bolmong mulai memperebutkan lagi jabatan yang sementara dijalankan Kepala DPPKAD Drs Ashari Sugeha. Apalagi, dalam waktu dekat akan ada perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ”Memang pada umumnya pemegang jabatan definitif sekda itu memiliki pangkat IV C, selain pak Ashari ada sekitar 9 orang juga di Pemkab Bolmong dengan pangkat itu,” kata para pemerhati pemerintahan.
Informasi yang dihimpun dari Pemprov Sulut, usaha lobi mulai digencarkan pihak yang ingin menduduki posisi sekda definitif. Mereka memanfaatkan orang-orang dekat dengan gubernur dan wakil gubernur, dari kalangan pejabat maupun politisi. ”Memang hingga saat ini ada beberapa nama yang masuk, layak jadi sekda definitif di Bolmong, salah satunya yang menjabat pelaksana tugas saat ini, Pak Ashari. Tapi kan semua harus melalui prosedur, salah satunya usulan dari bupati, karena jabatan sekda tak akan dilelang,” beber salah satu pejabat Pemprov yang tak ingin namanya ditulis.
Sumber di Pemprov Sulut juga menyebutkan nama Kepala Dinas Sosial Lutfi Limbanadi SH, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Ir Yudha Rantung dan Kepala Bappeda Ramlah Mokodongan. Ketiga birokrat senior ini, dijagokan menjadi panglima ASN (aparatur sipil negara) di Pemkab Bolmong. “Iya benar, tiga nama itu juga ada,” kata sumber.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Bolmong Drs Ashari Sugeha mengatakan, ia diberikan amanah untuk menjalankan pelaksana tugas hingga ditetapkan pejabat definitif. “Tugas sekda tentunya menjadi amanah bagi siapapun pejabat yang dipercayakan,” ujar Ashari beberapa waktu lalu. “Intinya, semua ASN baik pejabat maupun staf harus mendukung tugas Sekda, siapapun yang ditunjuk,” kata Ashari yang juga salah satu inisiator yang membawa Pemkab Bolmong mendapatkan opini WDP dari BPK-RI, Perwakilan Sulut.
Terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung SH mengatakan, jabatan Sekda definitif masih menunggu ditetapkannya Perda (Peraturan Daerah) OPD (Organisasi Perangkat Daerah) oleh DPRD, yang sudah diparipurnakan pada Selasa (10/10) malam. Ia menambahkan, pihaknya tidak akan melakukan lelang jabatan terkait dengan pengisian Sekda definitif. “Nanti ada tiga nama yang akan diusulkan ke gubernur. Setelah itu, akan dilakukan fit and proper test,” katanya. (sal)
