Kotamobagu

Kotamobagu Jadi Pilot Project Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Tampak Perwakilan Kementrian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Saat Melakukan Tool di Kantor BKDD Kotamobagu.
Tampak Perwakilan Kementrian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Saat Melakukan Tool di Kantor BKDD Kotamobagu.

ProBMR, KOTAMOBAGU—Kota Kotamobagu menjadi salah satu Kota dari lima daerah di Indonesia yang dijadikan Pilot Project peningkatan kapasitas pemerintah daerah, oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda).

Pembuatan Tool atau petunjuk teknis terkait dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah itu sendiri, untuk melakukan pemetaan agar mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah di Kotamobagu.

“Nah, diharapkan dari Pilot Project yang dilaksanakan di Kotamobagu ini kita dapatkan data-data. Nantinya tool yang kita jadikan untuk pemetaan ini, dapat digunakan untuk seluruh Indonesaia atau secara Nasionsal. Lima daerah yang menjadi tujuan Pilot Project yakni, Provinsi Papua, Kota Kotamobagu, Kota Jambi, Kabupaten lejanglebung dan Kabupaten  Candipurou” tutur Sugeng, Perwakilan Dirjen Otda, Bidang evaluasi kinerja dan peningkatan kapasitas daerah, saat bersua di Kantor BKDD Kotamobagu, Rabu (10/8).

Sugeng menambahkan, pelaksanaan Pilot Project di Kotamobagu selain mengetahui permasalahan yang ada dalam pemerintahan daerah, juga bisa menjadi suatu pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Pusat.

“karena nanti bentuknya hasil pemetaan ini  itu nanti akan disampaikan melalui rekomendasi. Kita memberikan Rekomendasi baik ke Kementrian atau lembaga terkait maupun ke Gubernur, Walikota dan Bupati terkait, misalnya dari sisi kelembagaan ada permasalahannya apa, sisi kebijakan permasalahannya apa, dan dari sisi kebijakan dan serta SDM” terang Sugeng.

Pelaksanaan Pilot Project itu dikatakan Sugeng, sudah mulai dilaksanakan selama dua hari. Sedangkan untuk pembuatan tool akan langsung dilaksanakan dibebrapa SKPD untuk menjaring permasalahan apa yang terjadi di Daerah sehingga dijadikan bahan masukan ke tingkat pusat.

“Rencana hari ini mulai sampai kamis nanti. Ada beberpa SKPD yang kita berikan kuisioner dalam bentuk isian dan wawancara. Dari kuisioner itu ada pertanyaan kaitannya dengan hal diatas, agar permasalahannya bisa diketahui dari hasil tes tersebut” ujar Sugeng

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kotamobagu, Adnan Massinae mengatakan, dipilihnya Kotamobagu sebagai salah satu Pilot Project oleh Dirjen Otda, bisa menambah nilai plus terhadap pemerintah kotamobagu dalam peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan daerah.

“Kotamobagu dijadikan Pilot Project, berarti dari penilaian mereka (Dirjen Otda) Kotamobagu layak dengan kapasitas yang dimiliki” Ujar Adnan.

Ia menambahkan, ada beberapa SKPD yang akan dijadikan tool untuk pilot project tersebut. “BKDD, Bagian Hukum, DP4K, Bappeda, Bagian Tata Praja, Dicapil dan Dinas PU yang dijadikan sampel terkait pelayanan masyarakat, pelayanan pegawai dan  masalah pengambilan kebijakan, pembuatan regulasi dan infrastruktur” ungkap Adnan. (Rez)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close