Tindak Lanjut LHP BKP RI, Kotamobagu Tertinggi di Sulut

Selasa, 30 Januari 2018

0 3 1 minute read

Tampak Wali Kota saat menghadiri kegiatan BPK.

PROBMR.COM, KOTAMOBAGU- Tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, atas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016, mencapai angka tertinggi di wilayah Propinsi Sulut. Yaitu 90.06 persen.

Capaian ini dipaparkan dalam diskusi kelompok terarah se-kepulauan Sulawesi, yang dilaksanakan oleh BPK RI di hotel sintesa peninsula-Manado, Senin (29/1) kemarin. Tentunya atas capaian tersebut, membuka peluang kepada Kota Kotamobagu untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Lima.

Menurut Kepala Inspektorat Kota Kotamobagu Syair Lentang, tingkat pengembalian tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu untuk menata pengelolaan keuangan daerah. Termasuk, tingkat kepatuhan dalam proses tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

“Capaiannya 90,06 persen. Dibawah Kota Kotamobagu itu ada Kabupaten Bolsel. Kota Kotamobagu tertinggi di wilayah Sulut,” ungkapnya.

Lentang menambahkan, Pemkot Kotamobagu juga sudah menyepakati bersama BPK RI untuk menambah capaian tersebut. Dimana ditargetkan dari angka 90.06 persen akan diupayakan lagi mencapai 92.06 persen.

“Dari 90.06 persen ada ketambahan lagi 2 (Dua) persen,” tambahnya.

Untuk mengejar target tersebut, Lentang menjelaskan, beberapa proses penyelesaian tindak lanjut LHP BPK yang sedang berproses, akan terus didorong untuk segera diselesaikan. Yakni hingga pada bulan Juni 2018 mendatang.

“Saat ini juga sudah ada 7 (tujuh) rekomendasi yang telah selesai dilaksanakan, itu temuan yang bersifat administrasi. Yang kedua terkait TGR (Tuntutan Ganti Rugi), kita akan mendorong Majelalis TGR untuk segera menyelesaikan proses yang sedang dilaksanakan. Kita upayakan pada semester pertama di Tahun 2018 ini target itu tercapai,” jelasnya.

Diketahui, kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw itu, dihadiri Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, Auditor Keuangan Negara VI, anggota VI BPK-RI, Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, para pimpinan daerah dan inspektur daerah se-Sulawesi. (ddj)