Bolmong

Lahan EX UPT Mopuya, Mopugad dan Tumokang Diminta Pemiliknya untuk Dikosongkan

Tampak demo tuntut ganti rugi lahan di kantor camat Dumoga Utara, beberapa waktu lalu.

BOLMONG– Lahan EX UPT Mopuya, Mopugat dan Tumokang, Kecamatan Dumoga Utara, diminta untuk segera dikosongkan oleh pemilik atau ahli waris lahan.

Lahan seluas 1490,5 Ha yang digunakan untuk penempatan transmigrasi itu, dinilai oleh pemiliknya adalah perbuatan, melawan hukum oleh pejabat negara.

Puluhan warga berasal dari Desa Poyowa Kecil, Desa Kopandakan, Kelurahan Genggulang, Kelurahan Matali, Kelurahan Gogagoman, Desa Komangaan, Desa Bintau, Desa Mopait, Desa Pontodon, datang ke Kantor Kecamatan Dumoga Utara, Kamis, (13/12), membahas masalah tersebut.

Menurut Nasrun Popitod mantan sangadi Kopandakan II, satu diantara sembilan perwakilan warga desa masing-masing sesuai kuasa khusus, mengatakan, kedatangan mereka, untuk menindaklanjuti rapat pemilik dan ahli waris yang terdiri dari 1.114 KK diikuti oleh pemangku adat, terkait dengan lahan EX UPT Mopuya, Mopugat dan Tumokang Kecamatan Dumoga Utara pada 29 November 2018 lalu.

Ditambahkan, mereka akan melakukan pemasangan spanduk di tiga lokasi tersebut, sebagai pemberitahuan bahwa lokasi tersebut adalah hak milik kami yang terdiri dari 1.114 KK, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 88/Pdt.G/2012 tanggal 22 April 2012. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 115/Pdt/2013/PT MDO,tanggal 19 September 2013. Putusan Mahkama Agung RI Nomor: 816.K/Pdt/2014 tanggal 22 Seotember 2014.

“Tercantum bahwa lahan seluas 1490,5 Ha yang terletak di wilayah tersebut adalah sah milik kami para penggugat, yang telah digunakan untuk program transmigrasi. Bahwa penempatan transmigrasi di lokasi tersebut adalah perbuatan, melawan hukum oleh pejabat negara,” ungkapnya.

Oleh karena itu lanjut dia, pihaknya meminta kepada semua pihak agar segera mengosongkan lahan tersebut dalam waktu 14 hari. “Terhitung, mulai hari senin 17 Desember- hari Minggu 30 desember 2018,” katanya. ”Kami dengan masa yang lebih banyak akan datang hari senin depan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Disnakertrans Bolmong Ramlah Mokodongan saat dimintai tanggapan mengatakan bahwa apabila ada penuntutan seperti itu, tentu akan melewati proses. “Ya, proses yang akan dilewati tentu ada. Pastinya, sesuai aturan perudang-undangan yang berlaku,” singkatnya. (Ind)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: