Aktivitas Illegal Logging Penyebab Longsor di Bolmong
BOLMONG– Daerah Bolmong termasuk salah satu daerah rawan terjadi bencana di Sulut. Apalagi tanah longsor, masih terbilang sering terjadi dan menghantui warga apabila terjadi hujan deras.
Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah. Apalagi, terinformasi salah satu pemicu terjadinya longsor akibat ramainya penebangan pohon secara ilegal. Sehingga baberapa lokasi yang ada harus dilakukan penghijauan kembali. “Instansi terkait harus menyeriusi para oknum yang melakukan penebangan pohon secara ilegal. Karena sudah banyak laporan tindakan tersebut. Salah satunya di daerah Kecamatan Bilalang dan Pasi Timur,” ungkap Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow belum lama ini.
Ditambahkan, maraknya penebangan pohon ilegal terus berjalan, pasti semua akan mubasir, meski pemerintah akan mengucurkan anggaran untuk mengantisipasi longsor dan perbaikan fisik. “Penebangan pohon secara ilegal harus diperangi, semua pihak harus ikut terlibat dalam pencegahan. Ini supaya tidak ada lagi pengerusakan hutan, serta terjadinya longsor dapat berkuruang, karena banyaknya resapan air yang ada di daerah ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala BPBD Bolmong Channy Wajong mengatakan Ruas Jalan Kolingangan – Apado di Kecamatan Bilalang dan Pontodon – Insil Kecamatan Pasi Timur yang sering terjadinya longsor. Sehingga pihaknya terus melakukan pemantauan di daerah tersebut. “Disaat kondisi cuaca buruk, kami langsung melakukan pemantauan,” ujarnya.
Melihat dari kondisi lokasi yang ada, Channy membeberkan memang daerah tersebut sering terjadinya penebangan pohon ilegal. Pasalnya, daerah tersebut kurang area resapan, sehingga memicu adanya tanah serta bebatuan yang berjatuhan hingga ke badan jalan. “Lihat beberapa daerah berjurang di Bolmong, karena banyak pepohonan tanah dan bebatuan tidak jatuh sekaligus. Karena sempat tertahan oleh akar pohon,” jelasnya.
Dirinya berharap agar para pengendara dapat berhati- saat melewati akses jalan tersebut. “Kepada seluruh masyakat diminta untuk memberikan informasi kepada pemerintah setempat ataupun BPBD disaat terjadinya bencana. Hal tersebut agar supaya dapat diminimalisir secara dini, bila ada potensi,” tandasnya. (Ind)
