SKPD Bolmong Sepi, Warga Pulang Kecewa
BOLMONG – Belum adanya struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dan roling pejabat di Bolmong membuat kondisi perkantoran lumpuh total. Pantauan media ini, Rabu (4/1) sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dileburkan, sepi dari aktivitas. SKPD yang berada di kantor bupati, seperti Satpol PP, Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Humas terlihat tak berpenghuni. Bahkan, sebagian barang mulai dikemas untuk persiapan pindah. ”Mulai dari kemarin kami sudah berbenah. Berkas-berkas mulai dikumpulkan dalam karung dan menunggu petunjuk berikut,” kata staf di bagian pemdes. Bagian Pemdes akan dileburkan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).
Kondisi serupa juga terlihat di kantor Satpol PP yang dalam OPD statusnya naik menjadi dinas, Bagian Humas yang sebagian melebur di Bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) dan Dinas Infokom. ”Kami juga belum mendapatkan petunjuk. Mungkin nanti setelah ada pimpinan yang baru. Kami juga menunggu, karena kami bingung dengan kondisi sekarang ini,” kata sejumlah pegawai yang instansinya dileburkan. Dalam struktur OPD nanti, sejumlah SKPD Bolmong hilang dan dileburkan dengan SKPD lain, seperti Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pasar, Dishutbun, BP4K, Balitbangda, Bagian Pemdes, Bagian Humas. Sedangkan dua kantor yang naik menjadi dinas yakni Sat pol PP dan Perpustakaan.
Warga yang datang dengan berbagai keperluan pun kaget dengan kondisi Pemkab Bolmong saat ini. ”Kami ingin mengecek proposal bantuan, sekalian mengurus keperluan lain. Tapi kantornya sepi sekali, semua pegawai yang berurusan dengan keperluan kami tak masuk,” kata Steve Lampongajouw dan Aldrin Potu dari Dumoga, yang langsung menggunakan jas hujan untuk kembali pulang bermotor. Saat dikonfirmasi, Sekda Bolmong Drs Ashari Sugeha mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan persetujuan dari Mendagri. ”Kami juga masih menunggu rekomendasi dari mendagri. Ada sekitar 700 pejabat dari eselon II, III dan IV yang kami usulkan,” kata Ashari. Ia juga mengakui saat ini pemerintahan Bolmong mengalami demisioner, karena belum ada pengisian struktur pejabat baru di OPD sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. (sal)
