PAD Bolmong Sentuh Rp 31 Miliar
BOLMONG – Pemkab Bolmong melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menggelar rapat evaluasi dan koordinasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016, Kamis (22/12) di Gedung Siti Rahmadina Lolak. Dalam rapat yang dipimpin langsung kepala DPPKAD Drs Ashari Sugeha terungkap target PAD mengalami kenaikan di APBDP menjadi Rp 46 miliar. Hingga posisi minggu ketiga Desember, dari target yang dipatok Rp 46 miliar, realisai PAD mencapai Rp 31 miliar atau 81,57 persen
Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ashari Sugeha, persentase realisasi PAD tersebut dari pendapatan pajak di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 191,48 persen, lain-lain pendapatan yang sah 55,94 persen, retribusi di SKPD sebesar 67,46 persen dan pendapatan kekayaan daerah dipisahkan 54,65 persen. “Sisa waktu di 2016 ini kami manfaatkan untuk terus memaksimalkan capaian PAD. Saat ini proses perekapan masih terus dilakukan. Mudah-mudahan capaiannya akan maksimal,” kata Ashari.
Sementara itu, jatuh tempo penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2016, baru Kecamatan Dumoga Utara dan Bilalang yang mencapai 100 persen. “Dari 15 kecamatan, baru dua kecamatan ini yang 100 persen. Untuk keseluruhan kecamatan, ini belum capai target. Baru 62,39 persen setoran pajak yang masuk,” terangnya. Ashari yang juga menjabat Plt Sekda Bolmong menegaskan, setoran PBB tahun 2016 ini sudah harus rampung pada 30 Desember akhir tahun mendatang. Ia meminta sangadi dan camat untuk proaktif menangani capaian ini. “Jadi pulang dari sini, camat langsung rapat dengan sangadi dan lurah. Bagaimana agar 30 Desember mendatang setoran PBB tiap kecamatan itu 100 persen atau minimal 90 persen. Agar tak jadi piutang di 2017,” ujarnya saat rapat evaluasi bersama camat dan sangadi se-Bolmong. Menurut Ashari, sebelum ada Anggaran Dana Desa, capaian PBB terbilang tinggi. Namun setelah ADD masuk ke Bolmong, Ashari heran penyetoran malah turun. “ADD tahun 2015 Rp 36 miliar, tahun 2016 Rp 52 miliar dan tahun 2017 sudah dianggarkan. ADD ini berasal dari Dana Alokasi Umum. Bentuk perhatian pemerintah. Dan tentu harus direspon dengan kinerja yang baik,” terangnya.
Sampai beberapa waktu lalu, masih ada desa yang mencairkan ADD tahun 2015. Ashari menegaskan itu harus dilakukan evaluasi. “Apa permasalahan yang terjadi. Soal tanda tangan, di jalan pun saya tanda tangan. Jangan ada silpa untuk tahub 2016 ini. ADD harus terserap maksimal,” ungkapnya.
Lebih besar setoran PBB, sebenarnya akab lebih membantu sangadi dan lurah. Dari setoran ini, desa dan kelurahan mendapat sepuluh persen. “Nah dana sepuluh persen ini bisa digunakan untuk biaya operasional perangkat desa. Subjek dan objek pajak di Bolmong baru 40 persen, harus tingkatkan survei agar angka ini bertambah,” tuturnya.
Waktu yang tersisa hingga penghujung tahun 2016 ini, Ashari menyampaikan pesan Penjabat Bupati Bolmong Adrianus Nixon Watung, agar PBB diselesaikan. “Lakukan penagihan. Agar apa yang diharapkan bisa tercapai. Ini juga menjadi penilaian bagi kinerja camat. Meski merayakan natal dan tahun baru, kewajiban harus capai seratus persen,” katanya. (adve/sal)
