Sahaya Buka Rakor Perencanaan 2027, Tegaskan Anggaran Wajib Bermanfaat untuk Warga
KOTAMOBAGU – Wakili Wali Kota Kotamobagu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sahaya S Mokoginta, membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi RKPD dan RKPDes Tahun 2027.
Kegiatan yang dihadiri jajaran Kepala OPD, Staf Khusus Wali Kota, Para Camat, Sangadi serta Ketua BPD se-Kotamobagu yang bertempat di Aula Kantor Bapelitbangda Kotamobagu pada Rabu, 09/09/2026.
Saat menyampaikan sambutannya, Sahaya menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya forum strategi tersebut. Ia menegaskan bahwa penyelarasan antara program Kota dan Desa menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan optimal.
” Atas nama Pemerintah Kota Kotamobagu, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Rapat koordinasi ini memiliki arti penting dalam memastikan proses pembangunan di tingkat daerah dan desa dapat berjalan selaras, terintegrasi, dan saling memperkuat,” ujar Sahaya
Sahaya juga mengingatkan bahwa proses perencanaan tidak boleh sekedar menjadi formalitas pengusulan kegiatan, melainkan harus berfokus pada efisiensi anggaran dan dampak langsung bagi masyarakat.
” Perencanaan pembangunan bukan sekedar menyusun daftar kegiatan dan program. Perencanaan harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata,” tukasnya.
Lebih lanjut, Ia meminta agar RKPD Kota Kotamobagu tahun 2027 dan RKPDes tahun 2027 benar-benar ditarik dalam satu garis kebijakan yang sama untuk menghindari ketimpangan.
” RKPD Kota Kotamobagu tahun 2027 dan RKPDes tahun 2027 harus ditempatkan dalam satu kesatuan arah pembangunan. Program di desa perlu memperhatikan prioritas daerah juga harus memahami dan mengakomodasi potensi yang berkembang di tingkat desa,” ungkapnya.
Langkah ini menurut Sahaya, dipandang penting guna mencegah terjadinya pemborosan anggaran serta overlapping program kerja di lapangan.
” Sinkronisasi ini menjadi semakin penting agar kita dapat menghindari terjadinya tumpang tindih program, kesenjangan pembangunan, serta penggunaan anggaran yang kurang efektif dan kurang tepat sasaran,” tambahnya.
Prioritas anggaran di tahun 2027, Sahaya mengintruksikan agar seluruh perencanaan difokuskan pada sektor kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga pelayanan publik. Ia meminta desa memegang peranan aktif dalam mendorong potensi ekonomi lokal seperti pertanian dan UMKM.
Untuk dapat menunjang hal tersebut, kualitas data di tingkat desa menjadi syarat penting agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran.
” Saya mengingatkan pada seluruh jajaran pemerintah desa agar penyusunan RKPDes dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah,” ungkap Sahaya.
Sebelum menutup penyampaiannya, Sahaya menghimbau agar rakor ini melahirkan komitmen kuat yang dieksekusi secara nyata hingga di tingkat bawah.
” Saya berharap rapat koordinasi ini tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi menghasilkan komitmen bersama, program yang benar-benar singkron, indikator yang jelas, serta pembagian peran yang terukur antara pemerintah daerah dan pemerintah desa,” tutupnya. (SAR)
