Pemkot Bakal Terapkan Accrual Basic Pada Kerjasama Media
PROBMR.COM, KOTAMOBAGU– Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dengan sistem accrual akan diterapkan pada semua lini. Termasuk penganggaran kerja sama penyerbarluasan informasi dengan perusahaan pers.
Dimana, setiap uang yang dikeluarkan dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) harus jelas penerimanya secara detail atau by name by address.
Hal ini ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Rio Lombone SSTP MH.
“Anggaran yang besar untuk media ini harus merujuk sesuai sistem by name by address secara jelas. Siapa perusahaan penerima, dimana kantornya, redaksinya, kelengkapan administrasi perusahaannya semua harus jelas. Karena, proses pemeriksaan keuangan nantinya akan sampai pada pengecekan keberadaan perusahaan media,” jelas Rio.
Rio pun mengharapkan, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dapat menerapkan survei yang sangat ketat. Karena selain berkaitan dengan pengelolaan anggaran, feedback terhadap pemerintah harus diutamakan.
“Jangan sampai bekerja sama dengan media yang tidak jelas keberadaannya. Ujung-ujungnya tidak ada mamfaat yang berarti bagi Pemkot,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Diskominfo Kotamobagu, Ahmad Yani Umar menegaskan pihaknya tetap akan menerapkan sistem survei seperti tahun sebelumnya. Namun, Pemkot akan tegas terhadap seluruh kelengkapan dari media, termasuk nanti pada saat bekerja sama.
“Tetap proses survei akan diterapkan. Rencananya dalam waktu dekat akan kita survei. Banyak personil Diskominfo yang mempunyai basic dari Bagian Humas yang telah matang dalam survei ini. Kami optimis proses surveinya objektif,” kata Yani.
Pada saat bekerja sama, akan ada poin spesifik mengenai pekerjaan dari media massa. Misalnya, mengangkat potensi ekonomi dan pariwisata dari desa mau pun kelurahan.
“Nantinya juga, ketika dalam bekerja sama, media massa akan diikat kontrak dengan poin-poin tambahan. Misalnya, media massa wajib untuk mengangkat potensi daerah dan desa, informasi yang terupdate, dan beberapa info penting. Tidak meluluh berita soal pemerintahan,” kata mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu tersebut. (ddj)
