Wawali Terima LAKIP Kotamobagu Tahun 2015

Jumat, 5 Februari 2016

0 1 Less than a minute

Wakil Wali Kota saat menerima LAKIP tahun 2015 dari Mentri PAN-RB Prof Dr Yuddy Chrisnandi, Jumat (5/2)

ProBMR, Kotamobagu- Wakil Wali Kota Kotamobagu Drs. Jainudin Damopolii, menghadari acara Forum Pendayagunaan Aparatur Negara, Jumat (5/2) di Gedung Negara Grahadi Kota Surabaya. Pada kegiatan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) RI, menyampaikan hasil evaluasi untuk kinerja Pemerintah Tahun 2015.

Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur dan Se-Sulawesi Tahun 2015 ini, diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia, Prof.DR Yuddy Chrisnandi.

Menurut Wawali, hasil evaluasi kemenpan-RB, Pemerintah Kota Kotamobagu mendapatkan nilai C bersama dengan sejumlah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, selain kota Manado yang mendapatkan nilai B.

“Nilai tersebut menunjukkan tingkat Akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran, dalam rangka terwujudnya Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil,” Ungkap Wawali.

Wakil Walikota dan Kepala BKD bersama MENPAN-RB Kepala BKD

Lanjut Wawali, saat memberikan sambutan, Menteri PAN dan RB Prof.DR. Yuddy Chrisnandi menyampaikan, sekarang ini kita berada pada satu Zona Kompetisi, maka dituntut Profesional serta Kemampuan menata kelembagaan dan keuangan, karena dalam indeks persaingan Global Indonesia sendiri masih berada di peringkat 33. sehingga diharapkan Kabupaten/Kota dapat mengatur Tata kelola Pemerintahnya sebaik mungkin,dan hal tersebut tergantung Akuntabilitas dari setiap SKPD.

“Kabupaten/kota agar menerapkan System Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) sehingga nantinya apa yang menjadi Visi-Misi Pemerintah akan dapat dilaksanakan” Kata wawali mengutip ucapan Kemenpan-RB.

Acara dihadiri oleh menteri PAN dan RB bersama para deputi,Gubernur Jatim,Bupati/Walikota se Provinsi jawa timur dan se Sulawesi, serta seluruh Pimpinan SKPD terkait BAPPEDA, BKD, Inspektotar, Bagian Hukum dan Organisasi. (ddj/adv)