AdvertorialBolmong

Bupati Bolmong Launching Penyaluran BST

BOLMONG – 10 ribu kepala keluarga (KK) kurang mampu di 15 Kecamatan, di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), akan menerima bantuan sosial tunai (BST) penanganan dampak Covid-19. Penyaluran BST yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI untuk Bolmong itu dilaunching oleh Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow sekaligus diserahkan secara simbolis oleh bupati, Kamis (28/05), di Kantor Camat Lolak. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan, yakni pada April, Mei, dan Juni.

Dalam sambutanya, bupati memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya itu merupakan tanggung jawab dan wujud kepedulian dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemensos RI dan Pemkab Bolmong kepada masyarakat Bolmong. “Saya sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini,” ucap Yasti. “Setiap KK mendapatkan Rp600 ribu. Penyaluran ini bekerjasama dengan PT Pos Indonesia,” tambahnya.

Dijelaskan, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian dan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bolmong. Kata bupati, anggaran Pemkab Bolmong untuk infrastruktur sebesar Rp163 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditarik lagi Pemerintah Pusat. Dana itu dikembalikan lagi ke Bolmong namun sudah berupa bantuan kepada masyarakat.

“Ini memang anjuran pemerintah yang mengharuskan masyarakat harus berdiam diri di rumah serta tidak bekerja. Sehingga pemerintah memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata bupati.

Selain Rp163 Miliar, ada kurang lebih Rp90 Miliar yang Pemkab Bolmong alokasikan untuk penerima bantuan sosial lainnya. “Ada kurang lebih 8.240 KK penerima Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolmong. Nantinya Selasa pekan depan kita akan serahkan kepada masyarakat. Hari ini BST bulan April yang kita salurkan, nanti di awal dan akhir bulan Juni akan kembali disalurkan. Memang agak sedikit terlambat karena verifikasi data yang cukup banyak, mengingat salah satu angka penerima terbanyak di Sulut yaitu Bolmong,” ungkap Yasti.

Lanjutnya, imbas dari terpotongnya anggaran itu yaitu terhambatnya pembangunan infrastruktur karena tidak ada anggaran lagi untuk biaya pembangunan. “Bagi saya tidak ada masalah jika infrastruktur terhambat, yang penting rakyat saya tidak lapar,” ucapnya.

Ia menegaskan, kepada pihak PT Pos Indonesia agar bantuan tahap dua dan tahap tiga segera diselesaikan dalam waktu dekat di bulan Mei dan Juni. “Rp600 ribu yang harus diterima masyarakat, tak boleh ada potongan apapun. Jika ada yang menerima kurang dari itu, tolong laporkan kepada saya,” tegasnya.

Sementara itu kata bupati, data yang dipakai oleh Pemkab Bolmong adalah Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS). “Selain itu ada juga 1.000 lebih KK yang masuk dalam usulan saya karena itu betul-betul masyarakat miskin yang memang belum terdata di DTKS. Jadi data ini memang harus diverifikasi dengan sebenar-benarnya agar tepat sasaran. Jangan sampai ada yang kebutuhannya masih tercukupi atau masuk kategori mampu lalu menerima bantuan, sekalipun ada tolong laporkan kepada saya, nanti kita ganti dengan masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” katanya.

Mantan ketua Komisi V DPR RI ini berharap, para penerima agar dapat menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya guna meringankan beban di tengah pandemi Covid-19 dan bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. (sal/adv)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
%d blogger menyukai ini: